Semarang, ANTARA JATENG - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Tengah mengeluhkan ketersediaan lahan untuk membangun rumah sederhana program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Memang bertahun-tahun untuk angka rumah sederhana selalu `backlog`, lahan sudah terlalu mahal," kata Ketua DPD Apersi Jawa Tengah Bayu Rama Djati di Semarang, Senin.

Dia mengatakan khusus di Jawa Tengah angka kekurangan rumah sederhana sekitar 1 juta unit dengan perhitungan angka "backlog" setiap tahunnya sekitar 15.000-20.000 unit.

"Nantinya angka 1 juta unit ini akan terus bertambah, apalagi rumah sederhana tidak mungkin dapat dibangun di kota-kota besar seperti Semarang dan Solo," katanya.

Dia mengatakan dari seluruh daerah di Jawa Tengah tidak banyak kabupaten yang masih bisa dibangun rumah sederhana program FLPP.

Beberapa di antaranya yang masih bisa dibangun rumah sederhana, di antaranya Pati, Demak, Purworejo, Karanganyar, Pemalang, Tegal, dan Kendal.

"Itupun harus disesuaikan dengan permintaannya, karena kita juga harus melihat daerah tersebut banyak terdapat industri atau tidak," katanya.

Dia mengatakan seperti halnya di Kabupaten Kendal, pasti permintaan banyak karena adanya Kawasan Industri Kendal (KIK).

"Untuk pembangunan rumah sederhana ini yang paling penting adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Memang harus ada kebijaksanaan dari pemerintah agar masyarakat yang bekerja di zona industri atau ekonomi ini bisa memiliki tempat tinggal yang layak," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik rencana penerapan pajak progresif yang akan direalisasikan oleh pemerintah karena berpotensi mengurangi terjadinya spekulan tanah.

"Kalau bisa besaran pajak progresif untuk tanah menganggur ini setinggi-tingginya, harapannya untuk menekan spekulan. Dengan begitu mereka lebih memilih menjual tanahnya kepada para pengembang," katanya.