Prosedur Pembiayaan FLPP Hambat Pengembang
Kamis, 20 April 2017 23:04 WIB
Ilustrasi - Pekerja menyelesaikan pembangunan lingkungan di kompleks perumahan.
Semarang, ANTARA JATENG - Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menyatakan prosedur pembiayaan rumah sederhana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menghambat pengembang dalam membangun rumah sederhana.
"Kebijakan ini agak menyulitkan pengembang karena FLPP kan subsidinya dari dana APBN, dikelola oleh Kementerian PU melalui Badan Layanan Umum (BLU) FLPP sehingga harus melalui proses monitoring lembaga negara seperti BPK," kata Wakil Ketua REI Jawa Tengah Bidang Rumah Sederhana Andi Kurniawan di Semarang, Kamis.
Dia mengatakan kondisi tersebut merupakan hal yang baru bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan FLPP. Oleh karena itu, pihak bank akhirnya lebih memilih untuk berhati-hati dalam menyalurkannya.
"Pada prinsipnya tidak ada masalah tetapi kan yang diperiksa pihak perbankan. Dalam hal ini bank tidak ingin akhirnya ada temuan oleh BPK, jadi mereka selektif dalam mencairkan pembiayaan," katanya.
Kondisi tersebut diakuinya menjadikan proses pencairan mundur dan akhirnya menghambat pembangunan rumah sederhana salah satunya di Jawa Tengah.
Andi mengatakan dari target pembangunan rumah sederhana hingga akhir tahun ini yaitu 16.000 unit, baru terbangun 3.000 unit.
Meski demikian, pihaknya menyambut baik program pembiayaan perumahan sederhana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini kabar gembira bagi pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa ambil rumah dengan bunga FLPP yaitu 5 persen/tahun. Waktunya juga sama yaitu 15-20 tahun," katanya.
Pihaknya berharap program tersebut dapat menjadi dorongan tersendiri bagi para pekerja untuk memiliki rumah.
"Kami juga berharap melalui program ini target pembangunan rumah sederhana pada tahun ini dapat terealisasi. Jika terealisasi artinya meningkat dibandingkan tahun lalu yaitu 14.000 unit rumah sederhana," katanya.
"Kebijakan ini agak menyulitkan pengembang karena FLPP kan subsidinya dari dana APBN, dikelola oleh Kementerian PU melalui Badan Layanan Umum (BLU) FLPP sehingga harus melalui proses monitoring lembaga negara seperti BPK," kata Wakil Ketua REI Jawa Tengah Bidang Rumah Sederhana Andi Kurniawan di Semarang, Kamis.
Dia mengatakan kondisi tersebut merupakan hal yang baru bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan FLPP. Oleh karena itu, pihak bank akhirnya lebih memilih untuk berhati-hati dalam menyalurkannya.
"Pada prinsipnya tidak ada masalah tetapi kan yang diperiksa pihak perbankan. Dalam hal ini bank tidak ingin akhirnya ada temuan oleh BPK, jadi mereka selektif dalam mencairkan pembiayaan," katanya.
Kondisi tersebut diakuinya menjadikan proses pencairan mundur dan akhirnya menghambat pembangunan rumah sederhana salah satunya di Jawa Tengah.
Andi mengatakan dari target pembangunan rumah sederhana hingga akhir tahun ini yaitu 16.000 unit, baru terbangun 3.000 unit.
Meski demikian, pihaknya menyambut baik program pembiayaan perumahan sederhana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini kabar gembira bagi pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa ambil rumah dengan bunga FLPP yaitu 5 persen/tahun. Waktunya juga sama yaitu 15-20 tahun," katanya.
Pihaknya berharap program tersebut dapat menjadi dorongan tersendiri bagi para pekerja untuk memiliki rumah.
"Kami juga berharap melalui program ini target pembangunan rumah sederhana pada tahun ini dapat terealisasi. Jika terealisasi artinya meningkat dibandingkan tahun lalu yaitu 14.000 unit rumah sederhana," katanya.
Pewarta : Aris Wasita
Editor :
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit masif sosialisasikan JMO dan MLT perumahan
02 September 2024 15:00 WIB
Terpopuler - Bisnis
Lihat Juga
Hashim Djojohadikusumo pikat pendanaan hijau EUR 1,2 miliar untuk sektor kelistrikan
14 November 2024 21:08 WIB