Jakarta, ANTARA JATENG - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin mengatakan kesenjangan ekonomi yang begitu besar antara si kaya dan si miskin bisa menjadi salah satu pemicu munculnya radikalisme.

"Kesenjangan ekonom bisa menimbulkan radikalisme, konflik ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu harus dihilangkan atau paling tidak diperkecil," ujar Maruf usai pembukaan Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan jika masyarakat sudah makmur maka semua paham radikal bisa hilang dan tidak ada lagi yang merusak kesatuan dan keutuhan bangsa.

"Kami sudah merancang skemanya seperti apa. Saat ini tim sudah bekerja. Banyak yang sudah disiapkan dan rancang skemanya."

Pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat (KEU) tersebut berangkat dari keprihatinan dan ketimpangan yang terjadi dan sebagian besar kekayaan alam hanya dinikmati sebagian orang saja.

Dalam cara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Maruf menyebut saat ini sekitar satu persen orang kaya penduduk Indonesia menguasai sekitar 50 persen aset negara.

Padahal, kata dia, masih banyak penduduk miskin di Tanah Air.

"Islam mengajarkan bahwa kekayaan tersebut tidak hanya dimiliki orang kaya itu saja, tetapi juga dirasakan masyarakat lainnya."

Dalam KEU terdapat empat pilar pemberdayaan ekonomi umat yakni usaha mikro kecil menengah, pemberdayaan lembaga keuangan syariah, penguatan jaringan umat, dan kajian ekonomi umat. Penguatan pemberdayaan ekonomi umat harus dibangun di atas fondasi tauhid, akhlak , dan syariah.

"KEU ini harus bisa menjadi arus baru ekonomi Indonesia," tegas dia.

Dia menegaskan bahwa keadilan sosial baru bisa dirasakan masyarakat jika pemerataan ekonomi terjadi di masyarakat.

"Negara harus menguasai hidup hajat banyak orang. Jangan sampai rakyat menjadi objek penderita saja," cetus dia.

Kongres yang mengambil tajuk "Arus Baru Ekonomi Indonesia" diharapkan dapat menciptakan tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Satu wacana penting yang akan digagas dalam kongres demi terciptanya arus baru ekonomi Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah konkritnya yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.