PKB Menilai Sipol Rentan Dibajak, KPU Diminta Tingkatkan Keamanan
Senin, 16 Oktober 2017 11:21 WIB
Ketua DPP PKB Lukman Edy. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, ANTARA JATENG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Sistem
Informasi Partai Politik (Sipol) masih rentan dibajak dan meminta Komisi
Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan keamanan sistem tersebut.
"Kami melihat sistem security Sipol belum teruji. Saat memasukkan data kami lihat rawan di-hacker, rawan dilakukan perubahan-perubahan. Begitu bisa masuk ke sistem, orang bisa melakukan perubahan data partai mana saja," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di Gedung KPU, Jakarta, Senin.
Lukman, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, meminta KPU memperbaiki sistem keamanan Sipol setidaknya dalam sebulan ke depan, sebelum secara resmi mengumumkan apakah partai politik yang telah mendaftar memenuhi persyaratan.
Hari ini PKB dijadwalkan mendaftar menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019 ke KPU. Lukman lebih dulu datang ke KPU untuk mempersiapkan penyerahan dokumen partai.
"Teknisnya kita bawa satu mobil boks yang membawa hardcopy berisi 100 persen dokumen pengurus provinsi, 75 persen dokumen pengurus kabupaten-kota, serta 50 persen dokumen pengurus kecamatan. Kita juga sekaligus membawa 20 orang tim administrasi DPP untuk membantu KPU dalam verifikasi terhadap administrasinya," jelas Lukman.
"Kami melihat sistem security Sipol belum teruji. Saat memasukkan data kami lihat rawan di-hacker, rawan dilakukan perubahan-perubahan. Begitu bisa masuk ke sistem, orang bisa melakukan perubahan data partai mana saja," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di Gedung KPU, Jakarta, Senin.
Lukman, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, meminta KPU memperbaiki sistem keamanan Sipol setidaknya dalam sebulan ke depan, sebelum secara resmi mengumumkan apakah partai politik yang telah mendaftar memenuhi persyaratan.
Hari ini PKB dijadwalkan mendaftar menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019 ke KPU. Lukman lebih dulu datang ke KPU untuk mempersiapkan penyerahan dokumen partai.
"Teknisnya kita bawa satu mobil boks yang membawa hardcopy berisi 100 persen dokumen pengurus provinsi, 75 persen dokumen pengurus kabupaten-kota, serta 50 persen dokumen pengurus kecamatan. Kita juga sekaligus membawa 20 orang tim administrasi DPP untuk membantu KPU dalam verifikasi terhadap administrasinya," jelas Lukman.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor :
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Pengamat menilai upaya Ganjar dorong UMKM berdikari tepat atasi kemiskinan
22 June 2022 22:28 WIB, 2022
Pengamat menilai pariwisata Indonesia perlahan bangkit seiring libur Lebaran
08 May 2022 20:58 WIB, 2022
Pengamat menilai wacana penundaan pemilu lebih memungkinkan dilakukan
25 February 2022 18:55 WIB, 2022
Analis menilai tdak masalah jika ada wacana pemekaran Provinsi Jawa Tengah
17 February 2022 13:04 WIB, 2022