Pernyataan itu disampaikan setelah atlet judo putri Indonesia Miftahul Jannah terdiskualifikasi dari pertandingan judo tuna netra Asian Para Games 2018 yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (8/10), karena enggan mengikuti aturan pertandingan yaitu melepas jilbab.
"Ke depan juga kita minta pada Federasi Judo Internasional untuk membuat regulasi yang lebih lentur. Katakanlah bagaimana jilbab yang memungkinkan untuk berbuat bahaya atau cedera pada atlet harus didesain ulang," ucap Imam dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Imam berharap nantinya akan ada jilbab khusus bagi para judoka muslimah Indonesia yang bisa digunakan saat mereka bertanding. Jilbab khusus itu harus dibuat senyaman dan seaman mungkin agar para atlet bisa bertanding tanpa khawatir mengalami cedera ataupun hal-hal yang membahayakan diri mereka.
"Saya kira judo juga harus diberi terobosan misalnya dari desainer-desainer terbaik untuk mendesain sehingga peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari," tambahnya.
Imam mengatakan perubahan regulasi semacam ini bukanlah hal baru yang dilakukan oleh federasi olahraga internasional. Beberapa cabang olahraga, kata dia, telah menerapkan peraturan yang memperbolehkan atlet untuk mengenakan hijab saat bertanding.
"Atlet di cabang olahraga lain sudah lama melakukan itu. Renang sudah ada yang bisa menutup (jilbab khusus), taekwondo juga begitu, pencak silat, karate, wushu dan lain sebagainya," ungkapnya.
Menteri yang juga politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu juga berjanji akan terus mengawal usulan dari pemerintah tersebut agar judoka-judoka muslimah Tanah Air bisa bertanding tanpa harus membuka aurat mereka.
"saya mengawal supaya ke depan regulasi judo harus diubah untuk memberi ruang yang fleksibel untuk atlet muslimah, tentu dengan standar hijab yang bisa dipakai oleh judoka muslimah," tandasnya.