4,5 juta MBR butuh rumah layak huni
Jumat, 30 November 2018 19:35 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berada di depan rumah tidak layak huni milik Paino yang terletak di Kabupaten Grobogan. (Foto:ANTARAJATENG.COM/Wisnu Adhi N.)
Semarang (Antaranews Jateng)- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memenuhi kebutuhan berupa rumah layak huni bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dan tidak mampu membeli rumah bersubsidi.
"Masyarakat berpenghasilan rendah masih sekitar 4,5 juta jiwa dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa mempunyai hunian yang layak," kata Kepala Seksi Perumahan Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Suprapta di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan masyarakat berpenghasilan rendah sulit memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rumah bersubsidi, padahal memperoleh tempat tinggal yang layak merupakan hak tiap orang sehingga Pemprov Jateng berupaya membantu.
"Berbicara masalah rumah adalah hak semua orang, kalau kredit lewat bank pastinya tidak bisa diakomodasi, mereka juga tidak punya seperti NPWP kemudian penghasilannya yang masih masih di bawah sekali," ujarnya
Terkait dengan keterbatasan lahan untuk membangun rumah layak, Pemprov Jateng berencana menyediakan lahan dan membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemprov Jateng, kata dia, akan membangun rusun yang nanti bisa disewa sehingga dapat meringankan beban masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
"Satu 'twin blok' rusun bisa dihuni sekitar 72 kepala keluarga, kalau kita bangun 10 rusun, maka bisa membantu 700 kepala keluarga berpenghasilan rendah, nanti kita akan bangun satu rusun dulu," katanya.
Menurut dia, hal tersebut sebagai komitmen Pemprov Jateng dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
"Masyarakat berpenghasilan rendah masih sekitar 4,5 juta jiwa dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa mempunyai hunian yang layak," kata Kepala Seksi Perumahan Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Suprapta di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan masyarakat berpenghasilan rendah sulit memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rumah bersubsidi, padahal memperoleh tempat tinggal yang layak merupakan hak tiap orang sehingga Pemprov Jateng berupaya membantu.
"Berbicara masalah rumah adalah hak semua orang, kalau kredit lewat bank pastinya tidak bisa diakomodasi, mereka juga tidak punya seperti NPWP kemudian penghasilannya yang masih masih di bawah sekali," ujarnya
Terkait dengan keterbatasan lahan untuk membangun rumah layak, Pemprov Jateng berencana menyediakan lahan dan membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemprov Jateng, kata dia, akan membangun rusun yang nanti bisa disewa sehingga dapat meringankan beban masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
"Satu 'twin blok' rusun bisa dihuni sekitar 72 kepala keluarga, kalau kita bangun 10 rusun, maka bisa membantu 700 kepala keluarga berpenghasilan rendah, nanti kita akan bangun satu rusun dulu," katanya.
Menurut dia, hal tersebut sebagai komitmen Pemprov Jateng dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho
Editor : Zuhdiar Laeis
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
MTsN 5 Demak raih emas pada MYRES Nasional 2024 karena ciptakan Solaroit
10 September 2024 11:08 WIB