"Antisipasi dan penanganan terhadap becana tidak dapat dilakukan sepihak saja, namun secara sistemik. Karena kepariwisataan adalah sebuah sistem," katanya di Purwokerto, Jumat.
Manajemen pencegahan dan penanganan bencana di sektor pariwisata kata dia, sedikitnya melibatkan tiga komponen, yaitu pemerintah, industri pariwisata, dan wisatawan.
"Selain itu, manajemen informasi kebencanaan harus selalu terkoordinasi dan terbarukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait lainnya hingga informasi kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan optimal," katanya.
Selain itu, kata dia, penting untuk memberikan panduan tentang hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi bencana di destinasi wisata.
"Kalangan industri pariwisata harus memiliki sistem informasi yang terkoneksi dengan lembaga-lembaga terkait cuaca dan kebencanaan. Sehingga, ketika ada informasi awal tentang buruknya cuaca, mereka dapat menginformasikan kepada wisatawan," katanya.
Bahkan, kata dia, pengelola objek wisata dapat saja menutup atau menghentikan operasionalnya jika memang ada peringatan dini kebencanaan dari sumber yang kredibel dan akurat.
Dia menambahkan, sebagai negara tropis, Indonesia memang rawan terjadinya bencana.
"Apalagi di akhir tahun seperti saat ini, hampir seluruh wilayah di Tanah Air menghadapi musim penghujan. Karena itu diperlukan langkah-langkah antisipasi guna mengurangi risiko bencana," katanya.
Dia juga menambahkan, peran wisatawan juga sangat penting dalam menghadapi bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
"Wisatawan diharapkan menaati informasi yang disampaikan pemerintah terkait bahaya cuaca, maupun imbauan untuk mengindari destinasi yang rawan bencana," katanya.
Selain itu, wisatawan diharapkan membawa berbagai perlengkapan kesehatan dan keselamatan ketika berada di suatu objek wisata.
"Ketika menghadapi situasi dan kondisi destinasi wisata yang mengancam keselamatan, segera hubungi instansi-instansi resmi," katanya.