Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengandalkan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) provinsi dalam 5 tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo di Semarang, Selasa, mengatakan target tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. "Utamanya masih dari PKB dan BBNKB," katanya.

Menurut dia, rata-rata peningkatan target penerimaan dari pajak kendaraan tersebut sebesar 12 persen per tahun.

Selain dari pajak kendaraan, kata dia, potensi pendapatan Provinsi Jawa Tengah juga berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah, pajak rokok, pajak bahan bakar, serta laba dari BUMD.

"Kenaikan pendapatan BUMD ditarget sebesar 10,2 persen per tahun," katanya.

Ia menjelaskan proyeksi kenaikan PAD sebesar 12 per tahun tersebut seiring dengan meningkatnya belanja daerah, khususnya belanja tidak langsung.

"Proporsi belanja tidak langsung juga semakin meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat," katanya.

Ia mencontohkan alokasi Bantian Operasional Sekolah (BOS) juga akan meningkat seiring peningkatan pendapatan