Semarang (ANTARA) - Disemangati prinsip leaving no one behind, baik pemerintah maupun masyarakat, tidak boleh saling menunggu untuk terlibat dan merangkul penyandang disabilitas dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.

"Saat ini kita sedang melaksanakan program vaksinasi nasional. Memang belum semua masyarakat siap divaksin, tetapi sosialisasi dan distribusi informasi terkait vaksin harus dilaksanakan termasuk terhadap para sahabat difabel," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Covid-19 dan Vaksin: Inklusivitas Difabel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Media Indonesia, Rabu.

Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Irwansyah, M.A (Kepala Litbang Media Indonesia) itu menghadirkan Prof. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19), Bahrul Fuad (Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas), Eva Rahmi Kasim (Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia), Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M.Eng. (Rektor Universitas Syiah Kuala, penulis kata pengantar dalam buku Minda Mahasiswa Indonesia: Ketika Masyarakat Indonesia Melawan Pandemi) dan Dr. Arif Maftuhin, M.Ag (Editor In Chief, Inklusi Journal of Disability Studies) sebagai narasumber.

Selain itu, juga menghadirkan Christella Fenisianti (Co-Founder at Abilitas.id) dan Anggiasari Puji Aryantie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) sebagai penanggap.

Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang berharap saat ini sudah disiapkan program tanggap vaksin Covid-19 inklusif untuk penyandang disabilitas. 

Langkah tersebut, menurut dia, adalah keharusan mengingat para sahabat difabel terkendala akses informasi, terpaksa kontak fisik karena sangat tergantung pada pendamping, kemudian akses layanan yang sulit dijangkau.

Apalagi, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, UU no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas agar mendapat perlindungan dan pendampingan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat undang-undang itu bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang mendukung para penyandang disabilitas di masa pandemi ini. Untuk itu, tegasnya, suara dari para penyandang disabilitas sangat perlu untuk didengar.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan di masa pandemi Covid-19 ini semua lapisan msyarakat memang terdampak. Di sisi lain, ujarnya, terdapat keterbatasan pasokan vaksin Covid-19 untuk diaplikasikan segera. 

Sehingga, menurut Wiku, untuk menangani dampak pandemi ini, pemerintah membuat skema-skema penanganan vaksinasi lewat skala prioritas bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. 

Pengaturan jadwal vaksinasi untuk kelompok masyarakat rentan, ungkap Wiku, mulai diberlakukan pada April 2021.

 "Pandemi akan berakhir bila perilaku masyarakat berubah ke arah disiplin menjalankan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) dalam kesehariannya," tegas Wiku.

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas, Bahrul Fuad berpendapat di masa pandemi ini kelompok perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan.

Berdasarkan survei Komnas Perempuan, menurut Bahrul, dua dari tiga responden perempuan penyandang disabilitas menanggung beban rumah tangga lebih berat di masa pandemi ini. 

Sektor kesejahteraan, risiko terpapar Covid-19 dan mobilitas penyandang disabilitas sangat terancam di masa pandemi Covid-19 ini.

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Eva Rahmi Kasim mengakui para penyandang disabilitas rentan terpapar Covid-19. Fakta di lapangan, jelasnya, memperlihatkan betapa sulitnya penyandang disabilitas untuk menjalankan 3M. 

Relatif banyaknya penyandang disabilitas mental yang dititipkan keluarganya di panti-panti rehabilitasi, menurut Eva, membuat pencegahan terpaparnya penyandang disabilitas di panti rehabilitasi dari Covid-19 menjadi lebih sulit. 

Diakui Eva, saat ini Kemensos sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan  agar penyandang disabilitas diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.

Editor In Chief Inklusi Journal of Disability Studies Arif Maftuhin menilai pemerintah tidak melihat pentingnya representasi penyandang disabilitas dalam kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Padahal, jelas Arif, bila penyandang disabilitas dijadikan contoh dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 nasional, bisa sekaligus membentuk opini bahwa penyandang disabilitas saja bisa divaksinasi dengan baik, apalagi warga lainnya.

Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal berpendapat di masa pandemi ini seharusnya bisa diterapkan pola dan strategi yang mengedepankan kearifan lokal agar masyarakat bisa menjalankan norma-norma baru yang adaptif terhadap kondisi yang ada saat ini.***