Semarang (ANTARA) - Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus menjadikan setiap tahapan kebijakan pengendalian COVID-19 sebagai momentum untuk memperbaiki kekurangan lewat upaya yang terukur dengan sejumlah indikator sasaran yang jelas.

"Saya sangat berharap setiap tahapan kebijakan pengendalian COVID-19, apa pun namanya, dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan sasaran yang jelas," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin (2/8).

Menurut Lestari, dengan indikator sasaran yang jelas di setiap kebijakan yang diterapkan, para pemangku kepentingan bisa segera memperbaiki sejumlah kekurangan yang terjadi sehingga di tahap kebijakan berikutnya terjadi perbaikan yang signifikan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sebagai contoh, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pemerintah pernah berkomitmen meningkatkan testing COVID-19 hingga 400 ribu sampel per hari. Namun, hingga beberapa pekan terakhir sampel yang diperiksa hanya mampu di kisaran 100 ribu-150 ribuan sampel per hari.

Demikian juga dengan positivity rate, pada awal PPKM (3/7) tercatat 25,5 persen dan di perpanjangan PPKM level 4, Minggu (1/8) positivity rate nasional malah naik menjadi 27,3 persem, masih jauh dari standar yang disarankan WHO, yaitu di bawah 5 persen.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mampu mengatasi dengan segera kendala-kendala dalam pencapaian sejumlah target tersebut.

Rerie menilai tanpa upaya testing, tracing, dan treatment (3T) yang memadai upaya pengendalian COVID-19 akan berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran.

Karena, tegas Rerie, dengan data yang berasal dari sampel yang kurang memadai berpotensi menghasilkan kesimpulan yang salah dan akan berdampak pada pengambilan keputusan yang salah.

Demikian juga dengan angka positivity rate yang masih relatif tinggi, tambahnya, yang mencerminkan dugaan upaya pembatasan pergerakan orang yang dilakukan selama ini kurang efektif.

Tanpa upaya perbaikan yang signifikan, ujarnya, alih-alih mengendalikan penyebaran COVID-19, setiap pekan kita malah menuai kekhawatiran dengan jumlah kasus positif yang terus bertambah dan tingkat kematian yang masih tercatat ribuan orang per hari.

Pola-pola bekerja biasa-biasa saja (business as usual) dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, menurut Rerie, harus segera ditinggalkan. 

Menghadapi kondisi genting di masa pandemi ini, tegasnya, membutuhkan kerja keras semua pihak untuk bisa bergerilya menyusup ke setiap sendi birokrasi mengatasi kendala yang terjadi, demi mewujudkan kemerdekaan dari ancaman virus Corona.

Rerie berharap, kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar diwujudkan di lapangan sehingga upaya pengendalian COVID-19 di tanah air bisa segera tercapai sesuai rencana.***