Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan optimalisasi anggaran APBD untuk percepatan penanganan serta perbaikan infrastruktur seperti jalan yang kondisinya rusak akibat cuaca ekstrem.
“Kami tidak mau gambling karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada dan itu menggenangi infrastruktur, rusak dan menghajar kondisi jalan,” kata Ganjar usai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Jalan Serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu.
Orang nomor satu di Jateng itu berharap tidak sampai ada korban karena lambatnya penanganan infrastruktur yang rusak dan meminta semua pihak terkait agar bersiaga sepanjang Maret 2023.
Dalam rapat tersebut, Ganjar mengundang pemangku tanggung jawab terkait dari rumpun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) antara lain, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jateng, serta bupati dan wali kota, termasuk perwakilan dari daerah yang infrastruktur jalan di daerahnya rusak.
"Mintakan seluruh biaya pemeliharaan kalau perlu habiskan sekarang karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang di jalan," tegasnya.
Mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir jumlah aduan dari masyarakat meningkat sehingga menurutnya penting bagi semua sektor menginformasikan kepada publik.
"Ini saya kumpulkan kawan-kawan dari pemda untuk semua ada yang bisa merespon ini dengan masyarakat secara langsung," katanya.
Ganjar membeberkan aduan yang diterimanya tak terbatas, setidaknya sejak 1 Januari 2023 hingga 5 Maret 2023 tercatat sebanyak 2.801 aduan kerusakan jalan diterimanya lewat LaporGub.
Rinciannya 1.358 jalan kabupaten kota, 895 jalan desa/kelurahan, dan 548 jalan provinsi.
"Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung, nah ini kami kerjakan. Kami kerjakan dan progres pengerjaan itu rakyat harus tahu, publik harus tahu, makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat," ujarnya.
Dirinya mengaku senang karena dalam rapat disampaikan banyak permasalahan dan kendala soal penanganan infrastruktur, namun demikian yang berkaitan dengan anggaran didorong agar pemerintah daerah bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada.
“Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan kami sedang menyiapkan membereskan apa juknisnya inpres untuk infrastruktur ini sehingga harapan kita ini bisa kita kejar, tapi rasa-rasanya ya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa sedot, maka anggaran darurat lah yang bisa kita gunakan untuk membereskan persoalan ini," katanya.