Wali Kota Semarang evaluasi proyek, fokus ke pencegahan banjir
Sejumlah personel TNI-Polri, BPBD Kota Semarang serta relawan membersihkan sisa-sisa banjir pascabanjir bandang yang menerjang Perumahan Dinar Indah, Kelurahan, Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/1/2023). Warga setempat membutuhkan perlengkapan tidur laik pakai seperti bantal, selimut, kasur, serta air bersih seusai banjir bandang yang menerjang permukiman mereka mencapai 2,5 meter pada Jumat (6/1) sore akibat luapan Sungai Babon-Pengkol yang tak mampu menampung debit air hujan berintensitas tinggi serta adanya tanggul jebol. ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc. (ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)
"Memang saya memprioritaskan di infrastruktur, utamanya di banjir. Karena pada saat kemarin, tahun lalu, banyak banjir melanda di Kota Semarang," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Selasa.
Menurut dia, prioritas infrastruktur penanganan banjir sebenarnya sudah dimulai awal tahun ini, namun menjelang pertengahan tahun ini akan kembali dievaluasi dan diinventarisasi.
"Setelah Lebaran, setelah ulang tahun (HUT) Kota Semarang karena kegiatannya kan banyak banget ya, temen-temen, utamanya di Dinas PU, Disperkim, dan Distaru mulai menginventarisasi lagi," katanya.
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Penataan Permukiman, serta Dinas Penataan Ruang diminta untuk menginventarisasi realisasi seluruh proyek pekerjaan yang dilelangkan.
Proyek-proyek yang sudah tidak mungkin waktunya terkejar untuk proses lelang, lanjut dia, akan dialihkan untuk program yang diprioritaskan, yakni pencegahan banjir dan perbaikan jalan berlubang.
"Saya minta juga program proyek yang kelihatan lelangnya sudah 'mintip-mintip', tidak bisa dilakukan. Lebih baik sudah, mandek. Prioritas ke infrastruktur pencegahan banjir dan jalan berlubang," katanya.
Apalagi, kata dia, cuaca ekstrim dengan hujan deras yang melanda wilayah Semarang selama ini berdampak juga terhadap terjadinya kerusakan jalan sehingga harus segera ditangani.
Tak lupa, Ita juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membenahi jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangannya, yakni jalan provinsi dan jalan nasional.
"Karena infrastruktur (jalan rusak, red.) kebanyakan yang dilihat dan dirasakan masyarakat di daerah protokol yang strategis ya, misalnya jalan dari Mangkang menuju ke pusat kota," katanya.
Jalur Mangkang yang terletak di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal itu merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Kemudian, Jalan Arteri Yos Sudarso sampai Kaligawe, Kaligawe sampai Sayung (Demak, red.) itu Kementerian PUPR. BBPJN menyampaikan akan dilakukan perbaikan setelah hari raya (Lebaran, red.)," katanya.
Untuk jalan provinsi, ia mencontohkan Jalan Brigjen Sudiarto dan jalur Gunungpati-Cangkiran yang sudah disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk segera dilakukan penanganan.
"Sehingga mana bagian pusat dan provinsi akan kami 'follow up' terus, untuk jalan, irigasi, dan drainase. Saya minta UPTD (unit pelaksana teknis dinas) petakan dan bergerak cepat," pungkasnya.
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Makro
Lihat Juga
FKS Foundation bersama PT Tiga Pilar Sejahtera bangun sarana air bersih untuk warga Sragen
14 December 2024 13:04 WIB
PLN pastikan kesiapan infrastruktur layanan kelistrikan andal jelang Nataru
09 December 2024 20:50 WIB