Tegal (ANTARA) - Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sekaligus Musrenbang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang dibuka Pejabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana.

Kegiatan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Ruang Rapat Lantai II Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (21/2) pagi.

Selain Dedy Yon Supriyono, hadir pula Kepala Daerah se- Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno bersama DPD Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2019-2022, IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang terus meningkat. IKP Jawa Tengah juga menjadi terbaik ke-3 secara nasional pada tahun 2023 dengan angka sebesar 94,22. Selain itu, untuk pelaksana program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar meraih peringkat pertama.

Nana Sudjana juga menyampaikan 10 program prioritas Provinsi Jawa Tengah di antaranya :
1). Penjaminan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, kerjasama pendidikan dan penguatan pendidikan karakter.
2). Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban.
3). Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan
4). Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting
5). Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla)
6). Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi
7). Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif
8). Pengembangan ekonomi sirkuler dan transisi energi
9). Pengembangan layanan publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik
10) Meningkatkan pengawasan internal ASN.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan isu strategis daerah diantaranya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, ketahanan pangan yang berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Kemudian keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana, kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang dinamis.