"Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan, datang untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus Hambalang dalam kapasistasnya sebagai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi hari ini di Jakarta.

Anny Ratnawati datang ke kantor KPK sekitar pukul 09.00 WIB.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu pada periode 8 Juli 2008 - Mei 2010 dan selanjutnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan hingga saat ini.

Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat itu sendiri sudah dimulai sejak 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan.

Pada periode 2004-2009, proyek tersebut dipindah ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan.

Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 miliar sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,75 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Kasus dugaan korupsi fasilitas olahraga Hambalang mulai terkuak saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi Wisma Atlet mengungkapkan tentang korupsi di proyek tersebut.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengatakan status kasus dugaan korupsi Hambalang tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum menjadi penyidikan atau penetapan tersangka meski sudah meminta keterangan dari 70 orang terperiksa.

Sejumlah pihak yang pernah dimintai keterangan terkait kasus tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang juga berasal dari Partai Demokrat, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, istri Anas Urbaningrum Athiyyah Laila.

Selanjutnya pengurus PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi, Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Kepala Badan Pertahanan Nasional Joyo Winoto, anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono, dan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang.