"Data pasti tentang jumlah TKI asal Jabar overstay yang akan dipulangkan pada musim haji ini masih belum jelas, namun diperkirakan mencapai 2.000-an orang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Hening Widiyatmoko di Bandung, Selasa.

Menurut Hening, Disnakertrans Jabar tidak memiliki angka TKI overstay di Arab Saudi atau di sejumlah negara lainnya di Timur tengah karena keberangkatan para TKI menggunakan data dan KTP DKI Jakarta.

Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap berupaya untuk melakukan pendataan dan mengantisipasi, termasuk berkoordinasi dengan BNP2TKI untuk mendapatkan data-data para TKI bermasalah dengan izin tinggalnya itu.

"Pemulangan para TKI yang overstay itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, kami belum mendapatkan berapa TKI asal Jabar yang pulang," katanya.

Hening menyebutkan, proses pemulangan TKI bermasalah dengan ijin tinggalnya yang sudah habis di Arab Saudi dengan menggunakan pesawat pengangkut jemaah haji sangat efektif dan mengurangi jumlah TKI bermasalah di negeri Timur Tengah itu.

Ia menyebutkan, jumlah TKI asal Jawa Barat yang bekerja di Timur Tengah cukup besar, disusul TKI dari NTB dan NTT. Sehingga jumlah TKI yang bermasalahpun jumlahnya cukup banyak.

"Berdasarkan pengalaman tahun lalu, jumlahnya cukup besar," kata Hening.

Di sisi lain, kata Hening, prosesi pemberangkatan haji ini juga kerap dimanfaatkan oleh sejumlah calon jemaah haji untuk berangkat ke Arab Saudi dan untuk mencari pekerjaan di sana.

"Sejumlah jemaah haji ada yang langsung bermukim dan tinggal di sana, mencari pekerjaan. Mereka yang potensial menjadi TKI overstay. Kasus itu selalu ada, mereka tidak pulang ke tanah air saat yang lainnya kembali ke tanah air," kata Hening.

Biasanya hal itu dilakukan oleh jemaah haji reguler, mereka nekad untuk terus tinggal sambil mencari pekerjaan di sana. Biasanya mereka memiliki teman atau kerabat yang bekerja atau bermukim di sana.

"Modalnya nekad, dan kasus seperti itu selalu berulang, termasuk kemungkikan seusai musim haji tahun ini," kata Hening.

Di sisi lain, kata dia pihaknya terus berkoordinasi dengan BMP2TKI untuk membereskan masalah dokumen dan prosedur keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk mendaftarkan di daerah asal masing-masing.

"Bila mereka mendaftar di daerah lain, maka daerah asal tak punya dokumen. Dan bila nantinya bermasalah kami ikut disalahkan, padahal prosedur keberangkatan mereka bermasalah sejak awal, kasus itu kerap terjadi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar itu.

(S033/R007)