Gubernur Jateng: Perekrutan PMI libatkan kepala desa

Selasa, 15 April 2025 21:15 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berbincang dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, di Semarang, Selasa (15/5/2025). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terjadinya penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI), salah satunya dengan melibatkan kepala desa setempat dalam proses rekrutmen.

"Kami harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru turun. Mulai rekrutmen sudah mulai melibatkan kepala desa, minta pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya (negara penempatan)," katanya, di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Gubernur Jateng.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri dalam mengurusi pekerja migran sehingga perlu menggandeng dan melibatkan instansi lintas sektoral, termasuk penegak hukum, seperti kepolisian dan keimigrasian.

Kolaborasi dengan instansi terkait, kata dia, diperlukan untuk mengantisipasi adanya pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang ke depan justru akan merugikan para pekerja migran.

"Secara komprehensif mereka harus siap. Tidak lagi ada penipuan dan lain sebagainya," katanya.

Berdasarkan data tahun 2024, penempatan PMI asal Jateng mencapai 66.611 orang. Pada 2025, terhitung sampai bulan Maret, sudah ada penempatan sebanyak 14.361 orang.

Mereka berasal dari berbagai daerah di Jateng dengan tujuan penempatan di enam negara, meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Serta, ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.

Melihat data tersebut, Luthfi mengatakan sudah menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jateng untuk membuat "role model" dalam pendampingan dan pelatihan sehingga ada penyelarasan perekrutan hingga pemberangkatan.

Selain itu, juga perlu dilakukan sinergi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Di Jateng terdapat sekitar 45 kantor pusat P3MI dan 217 kantor cabang.

"Kami pantau lembaga penyalur tenaga kerja. Jangan sampai ada kasus baru ketahuan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengakui cukup banyak PMI yang berangkat secara tidak prosedural alias ilegal sehingga mengalami permasalahan di negara yang mereka tuju, seperti kekerasan dan eksploitasi.

Negara negara yang menjadi tujuan pemberangkatan ilegal PMI tersebut, di antaranya Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.

"Sekarang yang tren baru ke Kamboja dan Myanmar. Terutama anak-anak terdidik yang tertipu lewat informasi di sosial media," katanya.

Terkait hal ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah menutup sejumlah penyalur tenaga migran yang melanggar aturan, terutama mereka yang mengirim PMI tidak sesuai prosedur.

"Kamboja semua (PMI, red.) ilegal karena tidak ada kerja sama penempatan di sana. Ada yang operator judi online, ada yang restoran, ada yang 'scamming'. Rata-rata (bekerja, red.) di judi online dan scamming," katanya.