Saan Mustopa : Pemilu 2014 Semakin Berkualitas
Rabu, 9 Januari 2013 16:40 WIB
Petinggi Partai Demokrat yang disebut-sebut dalam kasus korupsi Proyek PLTS Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu, menyatakan, "Pemilih akan mengelaborasi partai yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Pilihan masyarakat menjadi rasional."
Dengan 10 partai peserta pemilu yang ikut Pemilu 2014, juga terjadi penyederhanaan partai politik. "Semangat penyederhaan partai berjalan dengan hanya 10 partai politik.
Partai Demokrat juga memiliki kader-kader puncak berusia relatif muda yang terdakwa dan tersangka kasus korupsi, di antaranya Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan M Nazaduddin.
Akibatnya, sistem presidensial menjadi efektif dan stabil, harus sebanding dengan jumlah partai politik di DPR RI," katanya. Bagi Partai Demokrat sendiri, partai politik peserta pemilu yang makin sedikit justru menguntungkan Demokrat.
"Bagi kami, tak masalah dan tidak berdampak negatif. Justru lebih mudah bagi kami melakukan sosialisasi dengan gagasan-gagasan, capai-capaian yang telah dicapai partai dan pemerintah," katanya. Tentu targetnya menang lagi dan menjadi partai penguasa.
Pewarta : -
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017