Menyusul sejumlah kekerasan (penembakan) terhadap delapan aparat TNI dan empat warga sipil dan melukai beberapa orang lainya yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Februari lalu dan sejumlah kekerasan lainnya yang terus memakan korban baik materi dan imateri.

"Saya minta kepada Goliat Tabuni dan rekan-rekan agar tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan sudah tidak zamannya lagi, tapi dengan cara perjuangan damai lewat dialog yang bermartabat itu yang baik karena tidak mengorbankan rakyat banyak," kata Pendeta Socrates di Jayapura, Papua, Kamis.

"Kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan persoalan, kekerasan itu selalu melahirkan kekerasan yang lebih masif dan lebih keras. Jadi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan Papua itu harus melalui pendekatan damai. Saya harap teman-teman yang berada atau yang menggunakan kekerasan seperti Goliat Tabuni harus dihentikan," katanya.

Lebih lanjut, pendeta yang gemar menulis opini di berbagai media cetak lokal dan nasional itu juga mempertanyakan apakah benar penembakan di Puncak dan Puncak Jaya benar-benar dilakukan oleh Goliat Tabuni dan kawan-kawan. Atau apakah ada pihak lain yang mencoba mencari keuntungan di balik peristiwa memilukan itu. "Dan Apakah Goliat Tabuni atau bukan, ini kan jadi pertanyaan juga, seluruh kekerasan di Papua, dari Sorong-Merauke harus dihentikan," katanya.

Socrates juga menyampaikan jika kekerasan-kekerasan tersebut terus diberikan ruang maka hal itu akan memberikan legitimasi kepada negara untuk menumpas kekerasan yang terjadi yang bisa berujung pada pengiriman pasukan yang lebih besar dan bisa memutuskan kehidupan orang Papua yang sudah sedikit jadi tambah habis dan punah.

"Jadi saya tegaskan lagi, apakah kekerasan yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya itu apakah dilakukan oleh OPM? Itu menjadi pertanyaan, karena sejak 2004 hingga sekarang kekerasan itu terus terjadi tidak pernah berhenti dan belum terungkap," katanya.

Ketika disinggung soal legislatif dan eksekutif di daerah dan di Papua yang terkesan diam dan tidak berbuat apa-apa, Socrates sampaikan hal itu tidak bisa dikatakan begitu, "Jadi begini, kita tidak bisa melihat Pemerintah Provinsi Papua atau pemerintah di daerah seperti itu tapi ini remot kontrolnya ada di Jakarta," katanya.

"Jakarta punya kepentingan, jadi siklus kekerasan itu didiamkan seperti itu. Jadi pemerintah di Papua itu 'powerless' atau tidak punya daya sama sekali untuk mengatakan ini, kalau dia melawan dia akan ditekan oleh yang punya kepentingan," lanjutnya.

Socrates juga mengaku sependapat dengan Pendeta Beny Giay yang mengimbau agar warga masyarakat asli Papua untuk tidak tergiur membeli senjata api dan amunisi. "Kami mengimbau kepada rakyat sipil, orang asli Papua jangan beli senjata, untuk melawan negara atau melawan kekerasan ini, sebaiknya sekolahkan anak setelah sekolah baru berjuang berbicara tentang kebenaran, berjuang dan berbicara secara bermartabat," katanya.

"Untuk itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Papua tidak usah beli senjata, senjata itu sekarang dijual liar (bebas), belilah buku di Toko Buku Yoman Ninom, supaya bisa gunakan senjata, dengan peluru yakni 26 pahlawan A-Z, untuk berjuang," tambahnya.