"Menteri dan pejabatnya mengaku bertanggung jawab tanpa kejelasan bentuknya. Fenomena ini makin memperlihatkan kemerosotan integritas pejabat publik," kata Tjahjo kepada Antara Jateng, Jumat.

Pertama, lanjut Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI, mereka tidak bertanggung jawab sebagai birokrat. Kemudian, kedua, mereka tidak bertanggung jawab secara moral etis.

"Moral dan etika pejabat publik seperti tidak dihiraukan lagi," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 itu ketika merespons pelaksanaan UN yang karut-marut, terutama dalam distribusi naskah UN sehingga penundaan pelaksanaan ujian di 11 provinsi.

Setelah mengalami penundaan dari jadwal, 15--18 April, sejumlah daerah ada yang melaksanakan UN tingkat SMA dan sederajat pada hari Kamis (18/4), misalnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Namun, seperti diwartakan, pelaksanaan UN pada hari pertama (18/4) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih diwarnai keterlambatan seputar naskah soal sehingga sejumlah siswa terpaksa menunggu.

Kendati demikian, Kepala Bidang Bina Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara H.M. Yunus di Amuntai, Jumat, memaklumi kekurangan naskah soal UN di MAN 4 Babirik karena distributor dikejar batas waktu.

"Mungkin karena diburu tenggat waktu pelaksanaan UN yang sempat ditunda sehingga petugas kurang teliti dalam mendistribusikan naskah soal ujian," ujarnya.

Sebanyak 44 siswa MAN 4 Babirik terpaksa menunggu hampir satu jam karena jumlah naskah soal yang diterima pihak sekolah kurang 44 eksemplar.