Jimly Asshiddiqie Enggan Ikut Konvensi Bakal Capres
Rabu, 8 Mei 2013 15:00 WIB
Jimly mengatakan ia harus menjaga netralitas dirinya sebagai Ketua DKPP.
"Saya tidak semudah itu. Saya harus menjaga kedudukan sebagai ketua DKPP, saya harus netral dalam posisi ini," ujar Jimly di Jakarta, Rabu.
Ia pun menegaskan tidak berniat untuk terjun langsung ke parpol, meskipun 50 persen parpol peserta pemilu pernah mengajaknya bergabung.
"Saya berpendirian kalau dia mau jadi capres itu harus berkeringat, masuk partai. Bagaimana bisa saya tidak berkeringat mau bermimpi mengambil jatah orang," ujar Jimly.
Namun, ia bersedia jika dipilih sebagai calon wakil presiden, karena jabatan tersebut tidak harus mengikuti konvensi dan melibatkan dirinya di tubuh parpol.
"Kalau cawapres kan tidak perlu konvensi. Di Amerika tidak pernah itu cawapres konvensi, karena terserah pada capresnya, capres yang mencari teman supaya dalam memimpin negara tidak ada dualisme, tidak ada matahari kembar," ujarnya.
Sementara itu, soal metode konvensi bakal capres, Jimly setuju dengan cara tersebut. Ia menganjurkan agar semua parpol melakukan konvensi capres karena dinilai baik dan mencerminkan demokrasi.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017