Demokrat Disarankan Ajukan Pengganti Ruhut Sitompul
Kamis, 26 September 2013 15:41 WIB
"Untuk kepentingan yang lebih strategis dan tetap menjaga kinerja komisi III DPR RI, sebaiknya Partai Demokrat meninjau ulang pengajuan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR RI," kata Malik di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, posisi ketua komisi amat penting, sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja komisi.
"Resistensi terhadap saudara Ruhut akan berpotensi merusak kohesifitas dan kekompakan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI," ungkap Malik.
Dia menilai sebenarnya Partai Demokrat memiliki banyak kader yang memiliki kemampuan dan bisa diterima oleh anggota Komisi III DPR RI.
"Karena itu, kami menyarankan, agar PD tidak memaksakan. Masih banyak kader PD yang punya kapasitas dan bisa diterima temen-teman Komisi III DPR RI," pungkas Malik.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Banjir Semarang, kendaraan kecil belum disarankan melintas di Jalan Kaligawe
03 January 2023 16:12 WIB, 2023
Petani disarankan gunakan pupuk organik saat kuota pupuk subsidi terbatas
10 August 2021 14:30 WIB, 2021
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017