"Vote getter dari kalangan artis masih memikat meski tidak sebesar dulu karena kepopuleran saja tidak cukup," kata Eva yang juga calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI ketika dihubungi dari Semarang, Senin malam.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI menyatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan seberapa besar peran artis sebagai "vote getter" pada pemilu mendatang.

Eva berpendapat bahwa pemilih sudah memperlakukan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dan pemilihan kepala desa (pilkades) sehingga harus "memberi" sesuatu.

"Pemilih pragmatis, jadi pilihannya harus ngasih 'suvenir' atau banyak ketemu pemilih. Tidak lagi bisa mengandalkan kepopuleran semata," katanya.

Menyinggung asumsi bahwa suara rakyat miskin bisa dibeli dalam pemilu, menurut peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., khususnya caleg yang malas dan hanya mengandalkan tenar dan atau yang punya uang, senang menempuh cara tersebut.

"Idealnya institusi parpol membangun kualitas sistem pengaderan untuk menghasilkan kader-kader dan politikus-politikus yang andal yang bisa disiapkan sebagai calon pemimpin unggulan," kata Prof. Wiwieq, sapaan akrab R. Siti Zuhro.

Oleh karena itu, Eva memandang perlu ada perbaikan rekrutmen dan "capacity building" (peningkatan kapasitas) kepada kader-kader partai politik sehingga tugas dan fungsinya di parlemen bisa diwujudkan.