"Pada tahun 2013, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono layak mendapat rapor merah dalam hal 'good governance' (tata pemerintahan yang baik)," kata Prof. Wiwieq, sapaan akrab peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., ketika dihubungi dari Semarang, Rabu pagi.

Munculnya "melodrama" Bank Century, Hambalang, Wisma Atlet, korupsi pengadaan Alquran, kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, dan buruknya pelayanan publik, kata Prof. Wiwieq, menunjukkan betapa birokrasi Indonesia belum profesional dan tidak berpihak pada aspirasi dan kepentingan rakyat.

Selama tahun 2013, kata pakar otonomi daerah Prof. Wiwieq, praktik otonomi daerah belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan dan belum menggembirakan karena tidak mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Alumnus Curtin University, Perth, Australia, itu lantas menyebut sejumlah indikator rendahnya pelayanan publik, antara lain jumlah daerah yang mampu mewujudkan "best practices" (praktik terbaik) di bidang pelayanan publik tidak kurang dari 10 persen dari total 517.

Data Badan Pusat Statistik BPS, Maret 2013, juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin sekitar 28,07 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran (Februari 2013) sekitar 7,17 juta orang.

"Harapan untuk melaksanakan otonomi daerah secara konsisten, tidak hanya dihambat oleh rendahnya 'political commitment' (komitmen politik) para elites, tetapi juga oleh tiadanya 'law enforcement' (penegakan hukum)," katanya.