"Hal itu mengingat bahwa 2013 merupakan tahun runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Kepercayaan publik boleh dibilang berada di titik terendah (nadir)," katanya kepada Antara Jateng, Kamis.

Masalahnya, kata Prof. Wiwieq (sapaan akrab R. Siti Zuhro), karena ada beberapa petinggi di ketiga lembaga terhormat tersebut yang menjadi tersangka di KPK, mulai dari ketua/presiden partai, menteri, kepala SKK Migas, ketua MK, jenderal (polisi), hakim, jaksa, anggota dewan. Bahkan, sebagian dari mereka malah tertangkap tangan.

"Fenomena korupsi menimbulkan ironi. Sebab, di sisi lain, jumlah orang miskin masih besar," kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu.

Data terbaru dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 96 juta jiwa (38,4 persen).

Sementara itu, lanjut Prof. Wiwieq, jumlah penerima sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang terdaftar 86,4 juta atau sekitar 30 persen dari jumlah penduduk.

Realitas Indonesia yang sarat dengan korupsi, menurut alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Jawa Timur itu, hanya bisa diubah dengan mendidik rakyat untuk menolak politik uang dengan cara jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya.

"Ini harga mati. Rakyat harus dididik untuk menjadikan pemilu anggota legislatif, pilpres, dan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang bisa dipercaya (amanah)," kata Prof. Wiwieq yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) .

Lebih dari itu, lanjut dia, rakyat harus tetap mengawal kondisi pascapemilu anggota legislatif, pilpres, dan pilkada dengan memberikan tekanan politik agar Pemerintah benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat.

Penulis buku "Model Demokrasi Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali" (Jakarta: PT THC Mandiri, 2011) itu lantas menekankan bahwa partisipasi rakyat dalam demokrasi dan realitas politik Indonesia menjadi keniscayaan.