"Itu baru wacana," katanya di Jakarta, Jumat.

Pembedaan semacam itu, menurut dia, memang merupakan salah satu cara mengendalikan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut dia, pengendalian BBM subsidi dengan cara apa pun bakal tidak efektif selama kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi masih menggunakan BBM non-subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

"Jadi, kembali lagi kesadaran masyarakat," ujarnya.

Susilo mengatakan, pihaknya tengah mencari cara yang tepat agar pengendalian BBM berjalan efektif.

"Kami terus melakukan rapat dengan Pertamina dan juga pemerintah daerah untuk mengendalikan BBM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya," katanya.

Ke masa depan, menurut dia, pemerintah akan melibatkan pemda lebih aktif lagi mengendalikan BBM subsidi.

Ia mengatakan, pemerintah kemungkinan besar tidak membatasi pemakaian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin atau lainnya.

Wacana pembedaan nozzle SPBU tersebut terkait dengan program kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau low cost and green car (LCGC), agar tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi.