SPP-PWK Cilacap Ragukan Kapabilitas Dirut Baru Pertamina

Sabtu, 29 November 2014 23:22 WIB

Dirut Pertamina yang baru Dwi Soetjipto (kiri) menjawab pertanyaan saat jumpa pers di kantor BUMN, Jakarta, Jumat (28/11). Dwi Soetjipto ditunjuk menggantikan Muhamad Husen yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut Pertamina, pasca d

"Kami ucapkan selamat atas diangkatnya Pak Dwi (Dwi Soetjipto, red.) sebagai dirut, walaupun terus terang kami meragukan kapabilitas beliau untuk memimpin sebuah perusahaan energi menuju perusahaan energi kelas dunia dengan latar belakang nol besar di migas," kata Ketua Umum SPP PWK Arie Gumilar di Cilacap, Sabtu.

Dia mempertanyakan kemampuan Dwi Soetjipto untuk menangani mafia migas, nasionalisasi migas, dan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan migas nasional ((National Oil Company/NOC), sedangkan latar belakang yang bersangkutan adalah bisnis murni, seperti di PT Semen Indonesia sukses melakukan privatisasi.

Kendati demikian, dia mengharapkan Dirut Pertamina yang baru beserta jajarannya membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan.

"Termasuk dengan pekerja yang sudah nyata-nyata menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa pekerja Pertamina-lah yang justru menjaga bisnis perusahaan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nasionalisasi migas, pesan kami yang nomor satu," katanya.

Apabila Dirut Pertamina yang baru tidak mau mendengar komentar-komentar dari para pemangku kepentingan, termasuk dari pekerja, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh serikat pekerja untuk melakukan gerakan.

"Mungkin 12.000 pekerja akan bergerak. Apalagi kalau sampai terjadi 'unbundling' (terpisah-pisah, red.), sampai terjadi privatisasi, karena yang seharusnya dilakukan adalah menjadikan Pertamina kembali satu, menjadikan Pertamina sebagai NOC yang diberikan kewenangan, tidak hanya sebagai BUMN," katanya.

Dia mengatakan di negara-negara lain, NOC justru memegang peranan yang paling besar.

Akan tetapi, katanya, di Indonesia, Pertamina masih 15 persen, sedangkan perusahaan asing mencapai 85 persen.

"Harusnya di Indonesia, Pertamina diberi kewenangan sebagai NOC. Berikan kewenangan di situ 85 persen, selebihnya 15 persen untuk asing atau hanya sebagai mitra di dalam menyelenggarakan bisnis perusahaan," katanya.

Disinggung mengenai target untuk melakukan gerakan, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak menargetkan hal itu.

"Apabila menemukan gejala tidak sesuai dengan semangat nasionalisasi migas, kami akan bergerak," katanya.