Houthi: Presiden Yaman Kehilangan Legitimasi sebagai Kepala Negara

Rabu, 25 Februari 2015 08:04 WIB

Ilustrasi-Milisi Houthi, Sanaa, Yaman, January 21, 2015. (Foto: REUTERS/Khaled Abdullah)

Milisi Houthi merebut Sanaa, Ibu Kota Yaman, pada September lalu dan mengepung kediaman Hadi bulan lalu, yang mendorong pengunduran dirinya dan mengarah kepada kevakuman politik.

Namun Hadi berhasil meloloskan diri ke Aden di bagian selatan Yaman pekan lalu, setelah satu bulan di bawah tahanan rumah dan pada Selasa ia secara resmi menarik pengunduran dirinya.

Ia sekarang berada di bawah penjagaan ribuan orang dari berbagai suku dan tentara yang setia dari wilayah selatan --yang didiami warga Muslim Sunni.

"Komite Revolusioner Tinggi mencermati langkah-langkah Hadi, yang telah kehilangan legitimasi sebagai presiden Republik Yaman, dan tindakan-tindakannya merusak rakyat Yaman," kata kelompok Houthi dalam satu pernyataan.

Dalam pernyataan kedua, komite itu mengatakan pihaknya telah mempelajari apa yang diperbuat Hadi selama kepresidenannya dan menyerahkan dokumen kepada kejaksaan.

Perebutan kekuasaan antara kelompok yang beraliran Syiah itu di Sanaa dan Hadi di Aden menimbulkan keraguan mengenai pembicaraan yang ditaja PBB untuk menyelesaikan krisis Yaman secara damai, dan memperburuk perpecahan regional dan sekte yang mungkin menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

"Kami sedang melihat proses di Yaman seperti apa yang terjadi di Libya. Terjadi polarisasi antara dua pemerintahan yang bertarung. Bersyukur tak seperti di Libya, kompetisi belum sampai menjadi pertempuran," kata Farea al-Muslimi, seorang periset di Carnegie Middle East Centre.

Sumber-sumber yang dekat dengan presiden itu mengatakan kepada kantor berita Reuters dia sedang mempertimbangkan memberlakukan Aden menjadi ibu kota sementara Yaman hingga Sanaa direbut kembali dari kelompok Houthi. Satuan-satuan tentara yang setia dan suku-suku dari Provinsi Abyan sekarang mengendalikan kota dan banyak bagian wilayah utara.

Kelompok Houthi memerintah Yaman Utara selama 1.000 tahun sebelum menjadi republik pada 1992.

Mereka segera membentuk pemerintahan sementara untuk menggantikan pemerintahan yang mengundurkan diri bersama Hadi dan Perdana Menteri Khaled Bahah.

"Enam belas menteri dari pemerintahan Bahah telah sepakat. Mereka yang menolak akan kami kirim ke kejaksaan atas dakwaan pengkhianatan kepada bangsa," demikian televisi al-Masirah yang dikelola kelompok itu.