Ikrar: Hubungan Indonesia-Belanda Lebih Penting dari Anti-Hukuman Mati

Minggu, 31 Mei 2015 14:33 WIB

Prof. DR Ikrar Nusa Bakti. (ANTARA/Priyambodo RH)

"Silakan saja jika ada perbedaan pendapat di masyarakat Belanda mengenai penerapan hukum positif eksekusi mati bagi pengedar narkoba di Indonesia. Namun, kita jangan mengorbankan hubungan kebudayaan yang bersahabat," ujarnya dalam diskusi Indonesia Update 2015 di Meeting District Utrecht, Belanda, Sabtu malam (Minggu WIB).

Di hadapan kalangan Indonesianis, akademisi, pengusaha dan mahasiswa itu Ikrar berpendapat, hubungan politik dan ekonomi di antara Indonesia dan Belanda dalam sepuluh tahun terakhir ini juga baik, sehingga potensi inilah yang harus terus dikembangkan.

Ia pun menilai, gelombang naik-turunnya tensi politik memang bisa terjadi di antara kedua negara, namun masyarakat jangan sampai terpancing bersikap berlebihan yang membuat hubungannya menjadi sangat sensitif dan melukai.

"Pemerintah zaman Orde Baru pun pernah sangat tersinggung terhadap sikap menteri Pronk dari Belanda, sehingga Presiden Soeharto membubarkan IGGI," katanya.

Presiden Soeharto pada 20 Februari 1967 setuju dibentuknya kelompok negara donor untuk pemangunan Indonesia (Inter-Governmental Group on Indonesia/IGGI), namun ia membubarkannya pada awal 1992 karena menilai sikap Menteri Kerja Sama Belanda JP Pronk yang memimpin IGGI terlalu mengaitkan bantuan negerinya dengan kebijakan pemerintah RI.

IGGI beranggotakan Belanda, Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia, Australia, Belgia, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat (AS).

Soeharto pada 22 Maret 1992 setuju Bank Dunia membentuk kelompok konsultatif bagi pembangunan RI (Consultative Group on Indonesia), dan Belanda tidak berperan penting lagi.

Namun demikian, Ikrar mengemukakan, di tengah kegentingan hubungan politik dan ekonomi kedua pemerintahan saat itu, ternyata masyarakat dan kalangan akademisi Indonesia dan Belanda justru meningkatkan rasa saling memahami.

"Berkaitan dengan sempat ditarik pulangnya Duta Besar Belanda untuk Indonesia beberapa waktu lalu karena anti-hukuman mati bagi bandar narkoba, saya kira jangan sampai mempengaruhi masyarakat kedua negara untuk tetap bersahabat baik," demikian Ikrar Nusa Bakti.

Diskusi Indonesia Update 2015 diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang delegasinya dipimpin Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Ferddy Herman Tulung, dan menyertakan pula Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih.