Asmindo: Kebijakan Pemerintah Mudahkan Industri Mebel

Senin, 21 September 2015 19:24 WIB

Pekerja melakukan proses penghalusan dengan amplas saat menyelesaikan produksi mebel kursi di Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (21/4). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/Rei/ama/15.

"Kami berharap Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku industri mebel, terutama terkait sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK)," kata Ketua Asmindo Jateng Eri Sasmito di Semarang, Senin.

Menurut dia, terkait kebijakan SVLK yang berjalan saat ini dirasa terlalu ketat sehingga mengganggu operasional perusahaan.

"Kebijakan dalam bentuk apapun, kami berharap itu memudahkan para pengusaha mebel di Indonesia salah satunya Jateng mengingat Jateng merupakan sentra industri mebel di Indonesia," katanya.

Di sisi lain, perlambatan ekonomi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini berpengaruh terhadap penurunan omzet industri mebel. Khusus untuk Jateng, kinerja industri mebel di triwulan III tahun ini mengalami penurunan omzet hingga 20 persen.

Selain itu, perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan daya beli pasar baik domestik maupun asing tersebut dapat memicu pemutusan hubungan kerja.

Meski demikian, masih banyak pengusaha yang berupaya mempertahankan tenaga kerja mereka karena khawatir akan kekurangan tenaga kerja terutama saat menerima banyak pesanan dari konsumen.

"Mencari tenaga kerja di bidang mebel tidak mudah, jadi kami berupaya mempertahankan mereka. Khawatir jika sewaktu-waktu pesanan banyak, jika tenaga kerja kurang tentu kami akan kesulitan berproduksi," katanya.

Sementara itu, meski tidak mudah dalam menjalankan operasional di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil seperti saat ini, Asmindo Jateng tetap menargetkan perluasan pasar ekspor.

"Kami menargetkan bisa menyuplai 5 persen produk mebel dunia. Paling tidak dalam kurun waktu 10 tahun ke depan target tersebut dapat terealisasi," katanya.