Tedjo Edhy harapkan Perombakan Kabinet berdampak baik

Rabu, 27 Juli 2016 15:19 WIB

Mantan Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatmo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, Antara Jateng - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Kerja Jilid I Tedjo Edhy Purdijatmo mengharapkan perombakan kabinet akan berdampak baik bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya harapkan nanti ke depan akan lebih baik lagi," kata Tedjo di kantor Wapres di Jakarta, Rabu.

Tedjo Edhy selaku Pembina Panitia Pelaksana Pemilihan Putra-Putri Bahari Indonesia 2016 menyampaikan pesannya agar menteri yang baru ditunjuk Presiden untuk fokus pada tugas masing-masing demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada pukul 11.00 WIB Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan Kabinet Kerja yang kedua. Dalam perombakan tersebut sejumlah menteru digeser dan ada yang keluar dari kabinet.

Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam digeser menjadi Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebelum Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat Menteri Keuangan menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala BPKM.

Sementara yang masuk dalam kabinet yaitu Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia menjadi Menteri Keuangan, Arcandra Tahar alumni ITB/presdir Petroneering sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Muhajir Efendi menggeser Anies Baswedan sebagai Mendikbud. Politisi Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menjadi Menko Polhukam.

Politisi PKB Eko Putro Sanjoyo menjadi Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar. Presdir Angkasa Pura Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan.

Politisi Partai Nasdem Enggartiasto Lukita ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan politisi PAN Asman Abnur menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy Chrisnandi.