Fatih Bilingual School Tegaskan T.tak Terkait Fethullah Gulen

Sabtu, 30 Juli 2016 06:59 WIB

Kegiatan belajar siswa di Fatih Bilingual School Putri Banda Aceh, Provinsi Aceh. (fatih.sch.id/)

Banda Aceh, Antara Jateng - Pihak Fatih Bilingual School Putri Banda Aceh, Provinsi Aceh, menegaskan lembaga pendidikannya tidak terkait dengan jaringan Fethullah Gulen, Turki.

"Tuduhan terhadap kami tidak mendasar. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan politik di Turki. Tugas kami adalah mendidik," kata Kepala SMP dan SMA Fatih Bilingual School Putri di Banda Aceh, Sabar Risdadi, di Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan, lembaga pendidikannya sesuai dengan hukum dan memiliki tujuan yang jelas sejak didirikan pada 2009 sebagai milik dari warga negara Indonesia (WNI).

Sabar mengatakan, pascatsunami 2004 banyak bantuan dari berbagai negara dan untuk pembangunan Fatih Putri, murni dari dana masyarakat Turki, dan untuk bangunan milik Yayasan Teuku Nyak Arief yang kemudian bekerja sama dalam hal pengelolaan dengan manajemen Fatih.

"Tuduhan yang dikaitkan dengan politik Turki terhadap lembaga pendidikan ini sangat berlebihan, dan kami tidak ada urusan dengan politik di Turki sebab lembaga ini fokus pada pendidikan," katanya.

Pihaknya menyatakan sangat terbuka pada semua pihak, dan selama ini tidak ada informasi yang tidak baik dari lembaga pendidikan tersebut sejak berdiri hingga saat ini.

"Kami hasilkan di sini peserta didik yang sudah mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional dan internasional," katanya.

Ia menambahkan, sudah meminta seluruh siswi dan guru tetap fokus belajar seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang selama ini.

"Kami juga sudah sampaikan ke anak-anak agar mereka mendapat informasi yang pas dan kredibel. Kami pesan ke anak-anak agar fokus belajar dan tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang selama ini," katanya.

Ia mengatakan, proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut berjalan normal.

Pihaknya berharap, penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh pihak terhadap posisi lembaga pendidikan yang saat ini aktif mendidik generasi muda di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.