TB Hasanudin harap Anggaran Kemenhan-TNI tidak Dipangkas

Selasa, 9 Agustus 2016 12:12 WIB

Ilustrasi peta Laut China Selatan. Ekskalasi konflik di perairan yang langsung berbatasan dengan Indonesia ini juga menjadi pertimbangan Komisi I DPR agar dana APBN untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak dipangkas. (www.southchinasea.org)

Jakarta, Antara Jateng - Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin, berharap anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tidak dipangkas karena banyak prioritas yang harus dilakukan meski sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran kementerian itu.

"Komisi I DPR tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan," katanya, di Jakarta, Selasa.

Berbeda dengan Kepolisian Indonesia yang sumber anggarannya langsung dan pos dana tunggal dari pemerintah, maka sumber anggaran TNI berasal dari Kementerian Pertahanan.

Dana APBN tahun berjalan untuk Kementerian Pertahanan ini lalu dibagi-bagi ke dalam lima pos, yaitu Kementerian Pertahanan itu sendiri, lalu ke Markas Besar TNI. Dari Markas Besar TNI itulah lalu dana dibagi-bagi untuk Markas Besar TNI AD, Markas Besar TNI AL, dan Markas Besar TNI AU.

Hasanuddin mengungkapkan tiga alasan agar Kementerian Keuangan tidak memangkas anggaran di Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pertama menurut dia, anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, TNI AD, dan TNI AL di Kepulauan Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat.

"Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan dan bekas sekretaris militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, ketiga, biaya operasional, terutama untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat

Menurut dia, patroli itu diperlukan terutama di wilayah perbatasan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.

"Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan," katanya.

Selain itu dia menilai, rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target.

Pada sisi lain, target-target pembangunan infrastruktur pemerintah di seluruh negeri dalam waktu sangat singkat memerlukan biaya besar dan serentak.

Editor: Ade Marboen