Djarot Nilai Demo 4 November Ingin Jatuhkan Jokowi-JK

Minggu, 6 November 2016 06:44 WIB

Petahana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta, Antara Jateng - Petahana Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai demonstrasi 4 November tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama namun juga berusaha menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK.

"Hati-hati adanya kemungkinan penumpang gelap, kemungkinan misi itu bukan hanya untuk sasaran pribadi, tapi untuk kepentingan personal dan politiknya," kata Djarot di Jakarta, Sabtu, saat sebuah acara blusukan.

"Dari statement-statement elite politik, ini tidak hanya mengarah pada Pak Ahok, tetapi juga untuk pemerintahan yang sah sekarang, Jokowi-JK," tuduh Djarot.

Dia kemudian mengajak semua calon pasangan Gubernur DKI Jakarta yang maju pada Pilkada 2017 agar bersaing secara adil dan jujur dengan tidak menjatuhkan pasangan lain dengan cara-cara provokatif.

Kemarin, perwakilan demonstran berkeras ingin menemui Presiden Joko Widodo setelah diberi kesempatan bertemu dengan sejumlah menteri yang telah ditugaskan menerima mereka oleh Presiden, namun menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto demonstran bersikukuh ingin bertemu Presiden.

Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan sesalnya atas kericuhan yang terjadi seusai unjuk rasa yang mulai berangsur bubar sekitar pukul 19.00 WIB.

"Kita menyesalkan kejadian bada Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," ujar Jokowi.

Kericuhan itu terjadi di depan Istana Merdeka tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat seusai massa mulai diminta membubarkan diri oleh koordinator lapangan.

Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada ulama, habib dan tokoh muslim yang telah menjaga unjuk rasa berlangsung tertib dan sesuai aturan.

Kepala Negara mengatakan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa menyepakati proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.