Menkop: Kalau Begini-Begini Saja Koperasinya Nggak Bisa Sejahterakan Masyarakat

Minggu, 4 Desember 2016 19:26 WIB

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (foto antaranews.com)

Purwokerto, Antara Jateng - Koperasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat berkurang, kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

"Koperasi itu memang harus direformasi seperti yang disarankan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Kalau begini-begini saja, koperasinya enggak bisa memberikan kekuatan kesejahteraan kepada masyarakat, kemiskinan tetap tinggi," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

Menkop mengatakan hal itu saat mengunjungi Bursa Kampus yang dikelola Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional di Jalan HR Bunyamin, depan Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah memberikan saran agar dilakukan reformasi total terhadap koperasi.

Terkait hal itu, dia mengaku telah menjabarkan beberapa hal di kementerian, antara lain mengenai rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi dan pengembangan koperasi.

"Salah satu yang nanti kita buat adalah prototipe pengembangan sebuah koperasi, bagaimana koperasi betul-betul menjadi badan untuk ketahanan pangan. Makanya ada Pak Luwarso (pelopor Sentra Pelayanan Agribisnis) yang sudah mencoba di Sukabumi," kata Menkop.

Dia mengaku punya obsesi yang terukur dalam mewujudkan koperasi sebagai badan untuk ketahanan pangan.

Menurut dia, pihaknya akan membuat 65 klaster di seluruh Indonesia berupa koperasi-koperasi yang bergerak di bidang pertanian.

Ia mengatakan masing-masing klaster menggarap lahan sekitar 5.000 hektare sehingga diharapkan dapat mengurangi impor.

"Saat ini, kami membuat prototipe, percontohan dulu di lima tempat. Sukabumi sudah jalan, kemarin kita ke Demak, hari ini di Purwokerto (Banyumas), pekan depan ke Lumajang dan Lampung," katanya.

Puspayoga mengatakan prototipe yang telah berjalan, yakni di Sukabumi dengan lahan seluas 1.000 hektare digarap oleh sekitar 2.400 petani.

Menurut dia, biaya produksi dan operasional bagi petani berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Bahkan, kata dia, petaninya setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp2.200.000.

"Hasil panennya bisa kita beli di atas harga Bulog," katanya.

Dia optimistis jika 65 klaster tersebut bisa terwujud, ketahanan pangan dapat dijaga.

Saat ditemui usai kegiatan, pelopor Sentra Pelayanan Agribisnis (Sapa) Sukabumi, Luwarso mengatakan lima kabupaten yang dijadikan prototipe, masing-masing akan menggarap lahan seluas 1.000 hektare.

"Kalau prototipe luasnya 1.000 hektare, kalau sudah jadi klaster itu 5.000 hektare. Jadi, 65 klaster ini sudah ditunjuk, ada permennya (peraturan menteri, red.). Ada 65 kabupaten yang ditunjuk untuk memroduksi beras sebanyak 2 juta ton untuk setop impor," kata dia yang ditunjuk sebagai konsultan dalam pengembangan koperasi berbasis pertanian itu.

Ke depan, kata dia, petani akan diorganisasikan dalam sebuah lembaga berupa badan usaha milik rakyat (BUMR).

Selanjutnya, BUMR tersebut menjadi wadah dari beberapa koperasi untuk membentuk perseroan.

"Insya Allah akan di-'launching' oleh Pak Presiden di Sukabumi," kata Alumni Unsoed itu.