Bagaikan Diguyur Hujan Setelah Kemarau Panjang
Jumat, 16 Juni 2017 20:40 WIB
Kaki-kaki kecilnya dengan cekatan menuruni bus, lalu berjalan menuju tenda besar yang berdiri megah di tengah alun-alun kota.
Bagian bawah penutup kepala berwarna merah gelap yang dia kenakan berkibaran tertiup angin. Pada saat itu, waktu belum genap pukul 06.00 pagi.
Ia melangkah cepat, seakan berkejaran dengan matahari pagi yang perlahan merambat di atas kepala, lalu berbaur dalam kerumunan, lantas duduk di salah satu kursi di antara ribuan kursi lain yang ada di bawah tenda bernuansa merah dan putih.
Soimah adalah salah satu dari 2.187 penerima sertifikat tanah yang akan bertemu Presiden RI Joko Widodo di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Pagi itu, Presiden Joko Widodo sudah dijadwalkan hadir pada acara pemberian 2.187 sertifikat hak atas tanah Program Strategis Nasional dan Pembinaan, Fasilitasi, Kerja Sama, dan Akses Reform di Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Soimah adalah salah satu warga yang berbahagia karena bisa melihat Kepala Negara dari jarak dekat.
"Seneng (bertemu Presiden), gemiyen kulo nyoblos Pak Jokowi (dahulu saya mencoblos Pak Jokowi)," katanya.
Mendapat Sertifikat
Soimah berasal Desa Pener, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Ia mendapatkan sertifikat untuk sebidang tanah nonpertanian miliknya dengan luas 135 meter persegi.
Bagi wanita yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani itu, mendapatkan sertifikat tanah bagaikan hujan yang turun setelah kemarau panjang. Pasalnya, sudah puluhan tahun keluarganya memiliki tanah tersebut tanpa memiliki sertifikat.
Menurut dia, sudah puluhan tahun dirinya dan keluarga berharap memiliki sertifikat atas lahannya. Namun, baru pada tahun ini bisa terwujud.
Selama ini, dia dan keluarganya memang tidak mengurus sertifikat lahan miliknya karena beranggapan bahwa prosesnya akan sulit dan membutuhkan relatif banyak biaya.
"Tak kira larang, jebule gratis (saya kira mahal, ternyata gratis)," kata Soimah yang mengaku bahwa untuk memperoleh sertifikat tanah yang kini ada digenggamannya tidak dipungut biaya sama sekali.
Untuk itu, dia berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Terima kasih sanget, Pak Jokowi," katanya.
Menurut dia, program tersebut sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perdesaan seperti dirinya.
Ia menambahkan bahwa dirinya akan menyimpan sertifikat tersebut dengan baik karena dirinya dan keluarga belum memiliki rencana untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dari bank.
Sebagai pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh tani, dia dan suaminya khawatir keluarganya tidak akan dapat mengangsur cicilan.
Pesan Presiden
Kepala negara, usai pemberian secara simbolis sertifikat tanah kepada 12 orang dari 2.187 sertifikat, mengingatkan agar menyimpan surat berharga tersebut dengan baik.
Bahkan, Kepala Negara sempat berkelakar agar masyarakat menyimpan sertifikat di dalam plastik sehingga jika ada atap rumah yang bocor tidak akan rusak.
Ia juga mengingatkan agar sertifikat tersebut difotokopi supaya masyarakat lebih mudah mengurusnya jika suatu saat nanti ada kerusakan ataupun hilang.
"Tolong semua hafal, luas tanahnya berapa, semua tertulis dalam sertifikat, saya pernah bertanya kepada seorang warga, katanya luasnya 200 meter persegi, tidak tahunya 2.000 meter persegi, nolnya hilang satu," canda Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan percepatan untuk menyelesaikan target 9.000.000 lahan tersertifikasi pada tahun 2019.
Menurut Presiden, percepatan itu guna mencegah terjadinya kasus sengketa lahan.
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, banyak terjadi kasus sengketa lahan di tengah masyarakat sehingga dengan adanya tanda bukti hak atas tanah, tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa.
"Kita kejar terus, tahun ini 5.000.000, lalu tahun depan 7.000.000, lalu tahun berikutnya lagi 9.000.000," kata Presiden yang disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
Sejak awal kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi acara, masyarakat memang sudah terlihat sangat antusias.
Menurut Presiden, Badan Pertanahan Nasional sedang bekerja keras meraih target tersebut.
"Pak Menteri kita target, Pak Menteri memberi target ke kantor-kantor pertanahan yang ada di provinsi, yang ada di daerah. Inilah yang terus kita lakukan," katanya.
Jokowi juga mengatakan bahwa sertifikat merupakan hak hukum atas tanah, tanda bukti hak atas tanah.
Ketika masyarakat telah memegang sertifikat, tidak akan terjadi saling mengklaim karena semuanya tertulis jelas di dalam sertifikat tersebut mulai dari nama, alamat, luas, dan lain sebagainya.
Selain itu, Presiden juga menambahkan bahwa ketika masyarakat telah memegang sertifikat, dapat menjadi agunan sebagai jaminan ke bank.
Namun, sebelum meminjam dana dari bank, Presiden mengingatkan masyarakat untuk menghitung dan mengalkulasi dengan saksama.
Dengan demikian saat harus mengangsur setiap bulannya bisa dikerjakan dengan baik.
Presiden menegaskan bahwa tujuan peminjaman untuk hal yang penting, seperti untuk permodalan atau investasi, bukan untuk membeli barang yang bersifat konsumtif.
Pewarta : Wuryanti Puspitasari
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2024
