Pemprov Jateng Diminta Segera Teken NPHD Pilkada
Rabu, 5 Juli 2017 16:43 WIB
"Kami segera melakukan tahapan rekrutmen pengawas pemilu tingkat kecamatan yang pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Jateng sehingga NPHD harus segera ditandatangani," kata Ketua Bawaslu Jateng Juhana di Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Jateng sudah melakukan rekrutmen panwas kabupaten/kota yang anggarannya berasal dari APBN dan akan dilakukan pelantikan pada Agustus 2017 agar bisa langsung bekerja untuk persiapan memasuki tahapan-tahapan Pilgub Jateng serta pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota pada 2018.
Dia menjelaskan setelah petugas panwas kabupaten/kota tersebut dilantik, yang bersangkutan akan langsung memiliki tugas melakukan rekrutmen petugas panwascam yang harus selesai dilakukan pada September 2017.
"Dalam rekrutmen itukan mereka menggunakan anggaran APBD provinsi maka otomatis anggaran ini harus segera diturunkan ke kabupaten/kota agar kami juga ada waktu untuk mengurus tata kelola administrasinya," ujarnya.
Setelah penandatanganan NPHD, kata dia, anggaran pilkada tidak langsung cair sebab masih diproses administrasi menunggu register dari Kementerian Keuangan yang membutuhkan waktu.
"Harapannya, dalam waktu dekat atau dalam minggu ini pemprov bisa segera menandatangani NPHD dengan kami," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo juga mengharapkan Pemprov Jateng segera menandatangani NPHD pilkada karena tahapan pilkada serentak akan dimulai pada Agustus 2017.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penandatanganan NPHD rencananya akan dilakukan pekan ini.
"Saya sudah `dijawil` sama Ketua KPU Jateng, Insya Allah minggu ini kita selesaikan, supaya segera bisa bergerak," ujarnya.
Selain Pemilihan Gubernur Jateng 2018, tujuh kabupaten di Provinsi Jateng juga akan menggelar pilkada secara serentak, yakni Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Tegal, Magelang, dan Kota Tegal.
Pewarta : Wisnu Adhi N.
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2024
