Dino Djalal: Indonesia Memiliki Tanggung Jawab Mengimplikasikan Politik Bebas Aktif

Rabu, 18 Oktober 2017 14:01 WIB

Dino Patti Djalal. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, ANTARA JATENG - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai pada tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia dipandang semakin aktif dalam kancah regional dan global.

"Dahulu ada pandangan bahwa Jokowi pada awal pemerintahannya tidak terlalu mementingkan politik luar negeri, tetapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya," katanya kepada wartawan terkait Konferensi Politik Luar Negeri yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Rabu.

Indonesia, menurut mantan Wakil Menteri Luar egeri RI itu, memiliki tanggung jawab historis mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang sangat relevan pada era pasca-Perang Dingin.

Prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia, dinilainya, membuka ruang manuver yang lebih luas untuk berhubungan dengan negara besar maupun kecil.

"Tetapi, bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus lebih kreatif dalam konten dan kepemimpinan untuk memastikan apakah Indonesia bisa menjadi pemain dalam mewujudkan perdamaian dan kerja sama internasional," tutur mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) itu.

Ia juga menyoroti peran Indonesia di ASEAN sebagai negara yang secara alami telah diakui kepemimpinannya.

"Kebijakan Indonesia terhadap ASEAN benar-benar menjadi tulang punggung kebijakan luar negeri kita," katanya.

Pada masa depan, menurut Dino, Indonesia perlu menerapkan strategi geopolitik yang berorientasi pada peluang seiring kembali munculnya globalisasi sebagai isu politik di negara berkembang maupun negara Barat.

Kebijakan di bidang pariwisata, pendidikan, dan perdagangan harus mampu memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan nasional seperti meningkatkan jumlah kunjungan turis asing, mengirim siswa Indonesia untuk belajar di luar negeri, dan menerapkan perdagangan bebas, ujarnya.

"Intinya, apakah kita berani bersaing dan memanfaatkan semua peluang ini? Indonesia perlu keberanian melakukan reformasi untuk bisa menjadi pemain penting di pentas global," ujar mantan diplomat karir di Kementerian Luar Negeri RI itu.

Untuk memperkaya pemahaman publik mengenai topik ini, FPCI akan menyelenggarakan Konferensi Politik Luar Negeri (CIFP) di Jakarta pada 21 Oktober 2017.

Mengangkat tema "Win-Wining ASEAN, Conquering Globalization", ia mengemukakan, konferensi tersebut akan menampilkan 80 sesi yang akan diisi oleh 80 pembicara dari dalam dan luar negeri.

Topik yang akan dibahas dalam festival diplomasi tersebut antara lain globalisasi, sentralitas ASEAN, Laut China Selatan, Rohingya, Korea Utara, konflik Marawi, perdagangan bebas, serta Belt and Road Initiative, demikian Dino Patti Djalal.