Pendemo rusak toko protes penayangan film bermasalah "Padmavati"
Jumat, 26 Januari 2018 14:04 WIB
Kelompok penentang film tersebut menuduh sutradaranya, Sanjay Leela Bhansali, mencederai sejarah dengan menggambarkan penguasa Muslim sebagai "kekasih" Ratu Padmavati dari marga ksatria Rajput. Pembuat film itu membantah tuduhan tersebut.
Keributan pada Kamis terjadi saat ibu kota India menjamu pemimpin dari sepuluh negara Asia Tenggara pada hari pertama pertemuan puncak, yang menandai 25 tahun hubungan India dengan wilayah tersebut, dan hanya sehari sebelum arak-arakan tahunan dan perayaan Hari Republik India.
Televisi menyiarkan gambar toko yang diserang pengunjuk rasa di negara bagian Rajasthan, India barat laut, dan orang mengayunkan pedang dan ban terbakar di negara bagian timur, Bihar.
"Jika Anda memiliki kebebasan bagi para penulis, kebebasan berekspresi, kami juga memiliki kebebasan untuk melakukan demonstrasi," kata Lokendra Singh Kalvi, kepala Shri Rajput Karni Sena, organisasi konservatif yang berada di garis depan demonstrasi, kepada Reuters melalui telepon.
Film India yang menyentuh hubungan sejarah Hindu, yang merupakan kelompok agama mayoritas negara tersebut, dan para pemimpin Muslim seringkali kontroversial.
Di Raipur, ibu kota negara bagian Chhattisgarh, pemimpin kelompok Rajput lainnya, Sarwa Kshatriya Mahasabha, berada di antara 30 orang yang ditangkap polisi pada Rabu, beberapa di antaranya telah memprotes di luar bioskop. Mereka kemudian dibebaskan.
Polisi mengatakan mereka telah membuat pengaturan untuk memastikan demonstrasi tetap damai.
"Kami melakukan penyebaran petugas di semua tempat," kata Amresh Mishra, inspektur polisi di Raipur, kepada Reuters, "Kami merasa pemutaran film akan berlangsung dengan damai."
Televisi menunjukkan gambar anak-anak meringkuk ketakutan di lantai sebuah sekolah yang ditarget oleh pemrotes di Gurugram, sekitar 30 km (19 mil) dari New Delhi, pada Rabu.
Film "Padmaavat" yang diproduksi dengan biaya mahal, sebuah film berdurasi 163 menit, berpusat pada kisah seorang penguasa Muslim, Alauddin Khilji, dan pertarungannya dengan raja Rajput Chittor, atas istri raja, Rani Padmavati.
Mahkamah Agung India pekan lalu membuka jalan bagi penayangan film tersebut dan telah memblokir upaya pemerintah negara bagian untuk menerapkan larangan terhadapnya.
Ketakutan akan kekerasan membuat film tersebut belum ditayangkan di beberapa tempat, mulai dari negara bagian barat Gujarat hingga pusat Madhya Pradesh dan Rajasthan, lokasi yang biasanya menjadi pasar besar untuk industri film India. Partai Perdana Menteri Narendra Modi, Partai Bharatiya Janata (BJP) menguasai Madhya Pradesh dan Rajasthan.
"Ini adalah kerugian besar bagi kami, karena ini adalah film besar yang ingin kami tunjukkan di bioskop kami," kata Sandeep Jain, yang memiliki tujuh bioskop di Madhya Pradesh, kepada Reuters melalui telepon, "Tapi belum ada dukungan dari pemerintah daerah."
Reuters tidak bisa segera menghubungi pejabat Madhya Pradesh melalui telepon untuk meminta tanggapan.(Editor : Unggul Tri Ratomo).
Pewarta : Antaranews
Editor:
Totok Marwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024