Dosen STIKOM: Peserta Pilpres 2019 kedepankan perdebatan gagasan

Minggu, 13 Januari 2019 08:50 WIB

Dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang Suryanto, S.Sos., M.Si. (Foto: Dok. pribadi)

Kampanye harus dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Semarang (Antaranews Jateng) - Dosen Komunikasi Politik STIKOM Semarang Suryanto berharap pasangan calon peserta Pemilu Presiden 2019 mengedepankan perdebatan gagasan dan kampanye positif.

"Dengan cara itu, masyarakat bisa kian tercerahkan di dalam kesadarannya berpolitik," kata Suryanto, S.Sos., M.Si. di Semarang, Minggu pagi.

Menurut dia, sangat penting munculnya kesadaran kedua tim pasangan calon presiden/wakil presiden untuk menciptakan kampanye yang mendidik dengan menekankan pada diskusi gagasan dari dua pasang calon di arena publik.

Suryanto menjelaskan bahwa perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, kampanye harus dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Menyinggung pemanfaatan media sosial oleh kontestan pemilu, Suryanto mengatakan bahwa partai politik berusaha memperluas pengaruh lewat panggung digital seiring dengan makin seringnya warganet memanfaatkan media sosial sebagai asupan berita harian.

Parpol dan kelompok kepentingan dalam diskursus media sosial di Indonesia, kata Suryanto, mulai mengadopsi ungkapan-ungkapan perang, misalnya media sosial telah "dipersenjatai" oleh "pasukan daring" (online armies) atau "pasukan siber" (cyber troopers).

Sekarang ini, media bertebaran di mana-mana yang dengan mudah diakses publik secara cepat. Jika media-media tersebut dipergunakan sebaik mungkin untuk kampanye positif, menurut Suryanto, masyarakat teredukasi secara baik dalam politik.

Sebaliknya, dengan maraknya kampanye hitam, publik menjadi kian kehilangan kepercayaan (trust) terhadap kualitas demokrasi di Tanah Air. Bila publik kehilangan trust terhadap pemilu, angka partisipasi pemilih berpotensi menurun.

Publik yang sadar politik, katanya lagi, akan mempertimbangkan golput sebagai alternatif apabila dirasa kualitas demokrasi sudah diperburuk dengan maraknya kampanye hitam oleh para elite.