Yorrys Raweyai bakal jadi senator asal Papua

Kamis, 16 Mei 2019 15:29 WIB

Yorrys Raweyai, politikus asal Papua. (ANTARA News Papua / Alfian Rumagit)

Jayapura (ANTARA) - Masih ingat Yorrys Raweyai? Dulu, pria brewokan berpenampilan rapi ini dikenal sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Nah, pada pemilu lalu Yorrys bertarung sebagai calon anggota DPD. Hasilnya?, Ia berpeluang jadi senator atau DPD RI asal Papua karena dalam Pemilu 2019 ia meraup hampir satu juta suara.

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun Antara di Kota Jayapura, Kamis, politikus senior yang dibesarkan oleh partai berlambang pohon beringin itu meraih pundi-pundi suara disejumlah kabupaten di Bumi Cenderawasih.

Seperti di Kabupaten Merauke Yorrys meraih 11.811 suara, di Kabupaten Deiyai 1.808, di Kabupaten Boven Digoel 2.840 suara.

Yorrys sebelumnya pada tercatat sebagai anggota DPR RI pada periode 2009-2014, namun pada periode 2014-2019 politisi kelahiran Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1951 itu absen karena tidak meraih cukup suara dalam dapil Papua.

Selain Yorrys, ada tiga nama lainnya yang berpeluang menjadi senator asal Papua yakni Otopianus P Tebay, Herlina Murib dan Pdt Ruben Uamang yang meraup suara sekitar 200 ribu hingga 400 ribu dalam rapat pleno pada 26 kabupaten yang digelar oleh KPU Papua di Grand Abe Hotel.

Nancy salah satu saksi dari Yorrys Raweyai yang coba dikonfirmasi Antara terkait hal ini mengaku bersyukur namun belum bisa memberikan komentar lebih jauh, karena menurut dia pihaknya belum bisa mendahului penyelenggara.

"Nanti kalau sudah diumumkan secara resmi, baru kami bisa berikan tanggapan. Tapi terkait hal ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan," kata Nancy.

Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay ketika dikonfirmasi terkait nama-nama calon anggota DPD RI yang berpeluang lolos mengaku belum bisa mengumumkan hal itu karena rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara masih menyisakan satu kabupaten dan satu kota.

"Inikan masih ada Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura, nanti kalau sudah selesai baru bisa diumumkan. Kalau tidak salah untuk DPD RI dan DPR RI itu ranahnya KPU RI," katanya.