Atasi intoleransi, perlu langkah sosial terprogram

Minggu, 3 November 2019 23:10 WIB

Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. ANTARA/dokumentasi pribadi

Semarang (ANTARA) - Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono memandang perlu pemerintah melakukan langkah sosial terprogram yang melembaga dan bernuansa keagamaan.

"Langkah itu perlu melibatkan tokoh lintas agama, intelektual, tokoh masyarakat secara kultural, masif, dan terstruktur dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Minggu malam.

Iqbal mengemukakan hal itu ketika merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.

Baca juga: Diklatsar Banser upaya tangkal radikalisme dan intoleransi

Dengan langkah tersebut, menurut Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini, secara perlahan sikap intoleransi akan berubah menjadi sebaliknya.

Oleh karena itu, kata Iqbal, pendekatan yang harus dilakukan tidak hanya pendakatan keadilan untuk mendirikan tempat ibadah, tetapi sampai pada bagaimana pemerintah mampu memakmurkan orang yang menjalankan ibadah di tempat yang telah dibangun.

"Apabila ini bisa terjadi, sikap intoleransi akan musnah di bumi Indonesia," kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Baca juga: Peneliti: Medsos berpotensi semai bibit intoleransi dan radikalisme

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, menyampaikan hasil survei LSI pada bulan September 2019 yang menunjukkan secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Namun, lanjut dia, dibandingkan pada tahun 2018, pada tahun ini cenderung stagnan.

"Jika dibandingkan dengan 2017 dan 2016, tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," kata Djayadi, seperti yang disiarkan ANTARA sebelumnya.

Kendati demikian, Iqbal yakin dengan kewibawaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ramah intelektual, toleran, dan berbudi luhur.