MPR: Pemerintah harus pastikan bansos tepat sasaran

Minggu, 12 April 2020 15:58 WIB

Petugas dibantu warga menurunkan paket sembako yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada warga yang membutuhkan di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Kemensos mendistribusikan 200 ribu paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja sektor informal di wilayah zona merah COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua institusi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah harus memastikan bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan bagi warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus tepat sasaran.

"Pemerintah saat ini telah mengalokasikan beragam bansos bagi warga terdampak PSBB. Termasuk bansos untuk ibu hamil, anak usia dini hingga bantuan untuk kelompok penyandang disabilitas," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca juga: MPR: Bentuk Timwas tingkat desa tangani COVID-19

Dia mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dengan segala konsekuensinya telah menimbulkan penderitaan bagi jutaan warga.

Dalam situasi seperti saat ini, menurut dia, negara memang harus menyediakan jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang kekurangan.

Bamsoet mengingatkan bahwa selama pandemi COVID-19, jutaan pekerja harian di sektor informal dan karyawan kontrak telah kehilangan pekerjaan, jumlahnya akan bertambah setelah Bogor, Bekasi, dan Depok juga menerapkan PSBB.

Baca juga: Penerapan PSBB, MPR: Masyarakat harus kerja sama atasi COVID-19

"Tidak hanya kehilangan pekerjaan, pekerja harian dan karyawan kontrak itu otomatis juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Akibatnya tidak hanya dirasakan para pekerja, melainkan juga istri dan anak-anak mereka," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, mereka yang masih bisa bekerja pun seperti pengemudi transportasi daring, mengalami penurunan pendapatan sangat tajam.

"Hal itu disebabkan masyarakat memilih berdiam di rumah dan kejadian yang sama juga dialami para pedagang kaki lima di perkotaan," katanya.

Baca juga: Bambang Soesatyo ingatkan kepala daerah bijaksana soal kewenangan PSBB

Oleh karena itu, kata dia, beberapa kementerian serta pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyaluran ragam bansos harus cekatan dalam mendata warga yang layak menerima.

"Kerja pendataan harus cepat tetapi akurasi tidak boleh diabaikan. Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam bansos tepat sasaran," katanya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pilihan bantuan dan target sasaran yang ditetapkan pemerintah sudah tepat seperti mengalokasikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai, diskon tarif listrik hingga program keselamatan yang dilaksanakan Polri.

Baca juga: MPR: pemerintah tindak penjual APD harga tinggi

Bamsoet mengatakan, warga terdampak pandemi COVID-19 yang kehilangan pekerjaan disediakan bantuan melalui Kartu Pra Kerja, pelaku UMKM juga mendapat kesempatan untuk meringankan beban karena ada stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Sedangkan dari Dana Desa, disediakan program bansos untuk 10 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menggagas percepatan program padat karya tunai untuk mencetak lapangan kerja," ujarnya.

Dia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi agar semua bansos tersebut tepat sasaran dan tidak diselewengkan.