Pemprov harus pikirkan dampak Jateng di Rumah Saja

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta memikirkan berbagai dampak dari pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jumlah kasus COVID-19.

"Meskipun (Gerakan Jateng di Rumah Saja) terbilang berat dan kontroversial, saya mendukung, tapi ini penting dan berkaitan dengan (pemenuhan) kebutuhan ekonomi yang berbeda dari tiap keluarga. Ini yang harus dipikirkan," kata anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Masruhan Samsurie di Semarang, Selasa.

Menurut dia, dampak sosial dan dampak ekonomi pada pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja itu harus diperhatikan serta dipastikan kebutuhan masyarakat tercukupi.

Baca juga: Ganjar: "Jateng di Rumah Saja" bakal dilaksanakan akhir pekan ini
Baca juga: Kota Surakarta dukung kebijakan "Jateng di Rumah Saja"

Kendati demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta agar masyarakat yang terpaksa tetap beraktivitas atau bekerja di luar rumah saat pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja harus mendapat dispensasi dari pemerintah.

"Itu harus mendapat dispensasi, namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," ujarnya.

Menurut dia, agar Gerakan Jateng di Rumah Saja bisa sukses dan berhasil mengurangi jumlah kasus COVID-19, maka harus dilakukan sosialisasi secara masif serta mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat demi kebaikan bersama.

Seperti diwartakan, Gerakan Jateng di Rumah Saja bakal dilaksanakan di 35 kabupaten/kota pada 6-7 Februari 2021.

Pemprov Jateng saat ini sedang menyiapkan surat edaran untuk daerah-daerah terkait pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja.

Gubernur Ganjar Pranowo bahkan memastikan seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mendukung Gerakan Jateng di Rumah Saja untuk mengurangi jumlah kasus COVID-19.

Baca juga: Ganjar pastikan seluruh daerah dukung "Jateng di Rumah Saja"