Logo Header Antaranews Jateng

Ganjar usul ORI lakukan OTT terkait pelayanan publik di Jateng

Jumat, 28 Mei 2021 20:39 WIB
Image Print
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bobby Hamzar Rafinus. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
Penangkapannya tentu tidak seperti OTT KPK artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak
Semarang (ANTARA) -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait pelayanan publik di provinsi ini.

"Saya mengusulkan ada OTT pelayanan publik, jadi semua yang 'ngeyel' (ingin menang sendiri) dan 'ndableg' ( sesuka hati) itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya tentu tidak seperti OTT KPK artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak," katanya di Semarang, Jumat.

Menurut Ganjar, adanya OTT pelayanan publik itu bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Satu yang penting adalah kabupaten/kota harus meningkatkan pelayanan publik, komitmennya mesti dilaksanakan. ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI," ujarnya usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bobby Hamzar Rafinus di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan, termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemprov Jateng.

Baca juga: ICW: OTT Bupati Nganjuk dipimpin pegawai KPK tak lolos TWK

Ganjar menyebutkan pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah sehingga semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.

Ganjar berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN di Jateng agar tidak takut dengan hal itu karena keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya  untuk memberikan jaminan serta perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

"Teman-teman tidak usah takut, kalau kita diskusikan bisa untuk memperbaiki. Umpama, layanan jangan manual terus maka saya bilang gunakan medsos untuk melayani publik bukan untuk hoaks sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu," katanya.

Wakil Ombudsman Republik Indonesia Bobby Hamzar Rafinus mengatakan apa yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik merupakan salah satu ide yang bagus dan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.

"Ada beberapa ide dari Gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesain," ujarnya.

Terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, katanya, ORI sendiri sudah banyak melakukan inovasi.

Salah satunya adalah menerima dan verifikasi laporan secara "on the spot" sebab melalui cara tersebut sudah banyak laporan yang berhasil diselesaikan. (LHP)

Baca juga: 10 orang terkait OTT Bupati Nganjuk ditangkap
Baca juga: Bupati Nganjuk kena OTT KPK, Polri geledah Kantor BKD


Pewarta :
Editor: Sumarwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024