Gubernur Ganjar: Kepala daerah harus siap jadi pembantu rakyat

Minggu, 27 Juni 2021 16:23 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Riswadi di gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, Minggu (27/6/2021). ANTARA/HO-Humas Kabupaten Pekalongan

Pekalongan (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan pada pasangan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq-Riswadi harus siap menjadi "babune rakyat" (pembantu rakyat).

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo pada saat acara pelantikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Riswadi di gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, Minggu.

Bagi Ganjar, hal ini merupakan pengingat, bahwa pejabat harus setia melayani rakyat karena pelantikan pasangan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq-Riswadi dilaksanakan pada hari Minggu.

"Karena pelantikannya hari Minggu, maka saya membacanya Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pasti semangat. Pesan saya, Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan harus mau menghibahkan dirinya untuk melayani rakyat tanpa kenal hari, harus siap-siap 'dadi babune rakyat' dan melaksanakan janji kampanyenya," katanya.

Gubernur Ganjar juga mengingatkan kepada Fadia dan Riswadi untuk membawa amanah dengan baik dan jangan ragu selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan forkompinda, gubernur bahkan presiden jika menemukan kesulitan untuk dipecahkan bersama.

"Anda dilantik dalam kondisi situasi yang tidak mudah karena dalam masa pandemi. Namun, saya percaya saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya.

Baca juga: Pemkab Pekalongan tutup sementara objek wisata alam Petungkirono

Ia mengatakan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pasangan Bupati Pekalongan merupakan hal yang harus dipegang teguh yaitu senantiasa proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak menerima gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, bersikap transparan, serta akuntabel.

"Kalau dibilang capek, pasti capek tetapi dengan niat yang baik pasti bisa karena kepala daerah harus siap 'dadi babune rakyat', 'dudu dadi ndorone rakyat' (bukan menjadi majikan rakyat)," katanya.

Ganjar juga mengingatkan pada Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dapat menghindari konflik kepentingan, mematuhi peraturan yang berlaku, menyampaikan informasi jika ada pelanggaran untuk kemudian dievaluasi, serta siap menghadapi konsekuensi jika melanggar.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, kata dia, adanya peran tim pembina PKK sebagai agen untuk mengedukasi masyarakat terhadap protokol kesehatan dan mematuhi 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan mobilitas aktivitas.

"Kemudian bagi Dekranasda dapat berperan mendampingi UMKM sebagai sektor yang paling besar terkena pukulan agar mereka mampu bangkit lagi secara ekonomi," katanya.

Baca juga: Pemkab Pekalongan fasilitasi santri tes antigen gratis

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan siap melaksanakan perintah Gubernur Jateng dan berjanji akan bekerja optimal melayani masyarakat.

Prosesi pelantikan tersebut mengacu pada protokol kesehatan di antaranya para tamu undangan termasuk pasangan bupati dan wakil bupati Pekalongan menjalani tes antigen yang disediakan di depan gedung.

Jumlah orang yang masuk dalam ruangan tempat pelantikan juga dibatasi, sehingga puluhan pendukung Fadia Arafiq-Riswadi tertahan di depan gedung dan menunggu di halaman Gradika Bhakti Praja, duduk di kursi yang tersedia sembari menyaksikan prosesi pelantikan secara virtual dari gadget mereka masing-masing.

Baca juga: Pelarangan mudik, Pemkab Pekalongan waspadai gelombang mudik dini

Ketum DPP Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Fahd El Fouz A Rafiq melalui Sekjen Brigade DPP Bapera Deky Palinggi yang ikut hadir dalam pelantikan tersebut mengaku bangga karena istri dari kader Bapera terpilih menjadi Bupati Pekalongan dan berharap bisa membawa Pekalongan lebih baik dan sejahtera.

"Sesuai dengan visi dan misinya, kami berharap bupati terpilih bisa menjadikan Pekalongan lebih hebat dan di tengah pandemi, kami berharap masyarakat juga semakin sadar menerapkan protokol kesehatan untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19," kata Deky.

Harapan sèrupa juga disampaikan Muhammad Dasikam selaku Humas DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Pekalongan agar pembangunan infrastruktur hingga pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa lebih baik lagi.

"Harus ada perubahan untuk pendataan PKH, karena menurut kami kurang tepat sasaran. Pelayanan pemerintahan juga harus lebih baik lagi," kata Dasikam yang juga diamini Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak JPKP Tri Sujati yang berharap pendidikan untuk perempuan dan anak semakin diperhatikan lagi.

Baca juga: Pemkab-Polres Pekalongan inspeksi pasar antisipasi lonjakan harga pangan