Penyaluran PKH-BPNT di Semarang dan sekitarnya terhambat

Sabtu, 4 September 2021 05:38 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Pendopo Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021). ANTARA/HO-Kemensos

Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan, dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti temuan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) yang terhambat di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Dari penyaluran PKH pada Tahap II, dari total 2.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak dapat transaksi ada 1.825 KPM di Kota Semarang, dan untuk KPM BPNT di Kabupaten Semarang di bulan September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.

"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan, dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat malam.

Dalam pertemuan, hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang.

Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.

Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.

Terkait dengan permasalahan tersebut Risma meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.

Risma menekankan dalam Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif," kata dia.

Saat mendampingi Risma, anggota Komisi VIIl KH Buchori juga meminta bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bansos.

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera tersebut mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.

"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori.

Selain memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Risma juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak COVID-19 di Pendopo Kabupaten Semarang. Risma juga menyerahkan berbagai bantuan.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing Rp2,5 juta.

Kemudian bantuan keserasian sosial untuk dua forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai Rp150 juta, dan dua forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai Rp150 juta.

Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) disalurkaan bantuan kewirausahaan bagi Karang Taruna di Kabupaten Semarang yakni Karang Taruna Bina Muda (jenis bantuan traktor mini dan mesin pencacah rumput) dan Karang Taruna Dharma Remaja (Mesin Pencacah Pupuk dan Kipas Angin) dengan total bantuan sebesar Rp55.162.000.

Disalurkan juga bantuan paket
vitamin dan masker sebanyak 1.270 paket (tujuh buah masker dan vitamin C, D dan Zinc) untuk 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total bantuan 44.450 paket.

Kemudian bantuan penguatan daya tahan tubuh dan pencegahan COVID-19 bagi penerima manfaat di Yayasan Nurul Amal Ambarawa Kabupaten Semarang (100 Penerima Manfaat masing-masing Rp150.000), dengan total bantuan Rp75 juta. Total bantuan dari Ditjen Dayasos sebesar Rp120.162.000.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan bantuan melalui Balai Galih Pakuan Bogor, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Budhi Dharma Bekasi, Balai Tan Miyat Bekasi, Balai Besar Prof. DR Soeharso Surakarta, Balai Besar Kartini Temanggung, Balai Melati Jakarta, dan Balai Satria Baturraden. Bantuan berupa kewirausahaan, usaha (warung nasi, las, dan warung soto, steam cuci kendaraan, dan alat pembuatan keset), walker dan nutrisi, dan tongkat penuntun adaptif.

Melalui Balai Anak Antasena Magelang disalurkan bantuan Atensi berupa tabungan (untuk 103 anak), nutrisi (52 anak), kebutuhan dasar anak LKSA (307 anak) dengan total nilai Rp405 juta.

Melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin disalurkan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) untuk 42 KPM di Kota Semarang dengan nilai Rp840 juta; untuk 19 KPM di Kabupaten Semarang senilai Rp380 juta; dan untuk 73 KPM di Kabupaten Kendal senilai Rp1,46 miliar. Total bantuan RS RTLH menjangkau 134 KPM dengan nilai bantuan Rp2,68 miliar.