Pembatasan mobilitas akhir tahun diperlukan cegah COVID-19

Kamis, 9 Desember 2021 05:26 WIB

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi. ANTARA/Wuryanti Puspitasari.

Purwokerto (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi menilai pembatasan mobilitas saat libur akhir diperlukan untuk mencegah meluas kembali kasus COVID-19.

"Pemantauan mobilitas dan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dilakukan," kata Dr. Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Rabu.

Dia mengatakan persyaratan yang ketat terkait dengan mobilitas masyarakat harus diberlakukan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

"Terlebih lagi di tengah kemunculan varian Omicron, hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama sebagai antisipasi," katanya.

Dia juga mengatakan bahwa pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat 3 di seluruh wilayah saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 merupakan langkah yang tepat.

"Kebijakan pembatalan PPKM level 3 sudah sepatutnya dilakukan karena pemerintah tidak ingin melakukan generalisasi situasi pandemi di setiap daerah," katanya.

Kendati demikian, kata dia, pengetatan dan pembatasan mobilitas sangat perlu untuk tetap dilakukan sebagai salah satu upaya mengendalikan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru.

"Bila pengendalian mengendur, dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19 lagi. Terlebih lagi, kebijakan pembatalan dikhawatirkan akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ke daerah asal atau ke tempat wisata. Situasi ini yang harus dikendalikan dan tentu saja harus disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu dia juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 agar capaian terus meningkat dan segera mencapai target kekebalan komunal.

Pemerintah tidak bisa bertindak sendirian dalam percepatan vaksinasi. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak.

"Tokoh masyarakat, politik, budaya dan bisnis perlu menjadi bagian penting dalam upaya percepatan vaksinasi. Karena para tokoh ini juga punya jejaring sosial dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, selain peran masyarakat, program percepatan vaksinasi juga memerlukan koordinasi antar lembaga yang berwenang.

"Dengan mengintensifkan koordinasi antar lembaga dan pelibatan seluruh pemangku kebijakan maka program percepatan vaksinasi akan berjalan makin optimal," katanya.*