RPH di Jateng didorong miliki nomor kontrol veteriner

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh rumah pemotongan hewan atau RPH memiliki nomor kontrol veteriner sebagai jaminan untuk masyarakat bahwa RPH telah memenuhi syarat sanitasi, higienis, dan sertifikasi halal.

"Undang-Undang Peternakan Nomor 18/2009 mengamanatkan RPH harus memiliki nomor kontrol veteriner dan saat ini yang ada di Jateng baru ada 6 dari 90 RPH, maka ini harus didorong betul," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Minggu.

Oleh karena itu, Wagub Jateng mengusulkan agar RPH yang sudah ada dapat ditingkatkan kualitasnya agar kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar.

Baca juga: Jateng giatkan pelatihan juru sembelih hewan bersertifikat halal

Menurut Wagub, dengan peningkatan kualitas, maka fasilitas RPH juga akan semakin detil sehingga bisa menunjang untuk kebutuhan lainnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mencontohkan melalui sistem sanitasi yang terjamin, maka pemisahan darah dan kotoran hewan bisa dilakukan secara mudah.

"Kalau nomor kontrol veteriner muncul, nanti kotoran dari ternak bisa kami manfaatkan untuk kompos," ujarnya.

Wagub mengakui saat ini RPH yang memiliki nomor kontrol veteriner masih sedikit karena kondisinya yang belum sesuai dengan standar yang ditentukan.

Hal itu, ujar dia, terjadi salah satu penyebabnya adalah soal akibat keterbatasan anggaran sebab kewenangan RPH sekarang ada pada pemerintah kabupaten/kota.

Orang nomor dua di Jateng itu menyebut untuk membangun RPH standar bisa sampai Rp13 miliar sehingga untuk skala pemerintah kabupaten/kota itu cukup sulit menganggarkannya.

Kendati demikian, lanjutnya, mengenai peningkatan kualitas RPH masih sangat mungkin dilakukan.

Baca juga: Disnak Keswan Jateng semprotkan disinfektan di RPH-pasar hewan cegah COVID-19
Baca juga: MUI Jateng sarankan penyembelihan hewan kurban di RPH