Logo Header Antaranews Jateng

Mitigasi DAS Juwana untuk petakan risiko bencana

Selasa, 23 Agustus 2022 22:05 WIB
Image Print
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbicara pada Diskusi Publik Pemetaan Risiko Bencana di DAS Juwana di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (23/8/2022). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Semarang (ANTARA) -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung upaya pemerintah melakukan mitigasi bencana di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana untuk memetakan risiko bencana.

"Mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan mitigasi dengan baik sehingga nanti sungai itu kembali fungsi seperti semula yang bermanfaat dan kemudian meminimalkan potensi kebencanaan yang terjadi," kata dia di Semarang, Selasa.

DAS Juwana masuk Program Prioritas Nasional untuk dilakukan pemetaan risiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ganjar yang ditemui usai menghadiri acara Diskusi Publik Pemetaan Risiko Bencana di DAS Juwana di Hotel Gumaya Semarang berharap, pemetaan ini juga berjalan di DAS lainnya.

"Jadi kalau ingin membenahi itu nanti seperti apa sih yang terjadi. Kalau didiamkan seperti apa sih yang akan terjadi dari aspek kebencanaan," ujarnya.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, sedimentasi sering menjadi permasalahan DAS di wilayah Jawa Tengah, salah satu penyebabnya pembuangan limbah sembarangan.

"Kemudian kalau sedimentasinya sudah tinggi kapal tidak bisa parkir. Kapal-kapal yang di Sungai Juwana itu parkirnya sulit, kemudian 'suk-sukan' (berdesakan) akibatnya terbakar," katanya.

Ia menilai pemetaan potensi bencana ini harus terus dilakukan karena selain untuk mitigasi, juga dalam rangka merawat keberlangsungan sungai itu sendiri.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh yang mengikuti secara daring menjelaskan bahwa program ini dilakukan sebagai langkah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Suatu kegiatan itu dilakukan oleh beberapa pihak, dan jika ada kemauan untuk saling bersinergi, maka akan bisa saling mendukung. Semangat inilah yang harus dibangun," ujarnya.

Rentang waktu rencana pelaksanaan kegiatan, kata dia, telah berjalan sejak bulan April 2022 dan Juni serta Juli 2022 dilakukan penyusunan peta bahaya dan kerentanan serta verifikasi dan validasi.

"Ini diskusi publik pertama, nanti September diskusi publik kedua. Kita harapkan akan banyak masukan juga untuk mendukung kegiatan ini," katanya.


Pewarta :
Editor: Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2024