BPJS Ketenagakerjaan Cilacap gelar rakor monev

Selasa, 20 Juni 2023 14:50 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menggelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Pekerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Wilayah Cilacap untuk mendorong peningkatan jumlah kepesertaan. Dok. BPJS Ketenagakerjaan

Semarang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menggelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Pekerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Wilayah Cilacap untuk mendorong peningkatan jumlah kepesertaan.

Kegiatan monev ini diharapkan bisa mendorong seluruh pekerja termasuk non-aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan bisa segera mendapatkan perlindungan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Tidak hanya itu, program BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang pemerintah juga memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Manfaat dan fasilitas yang tertera diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan layanan kepesertaan baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan atau pemberi kerja.

Dalam mendaftarkan perseorangan atau sekelompok peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan bagi masing-masing kategori.

Sesuai dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2011, ada 3 program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pada tanggal 1 Juli 2015, terdapat satu program lagi yaitu Jaminan Pensiun.

Menurut Kepala Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Yudi Amrinal, hingga saat ini masih banyak pekerja termasuk non- ASN yang belum terlindungi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peranan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Juga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan kesadaran dan citra positif pemerintah untuk mewujudkan kehadiran negara bagi pekerja.

Dengan adanya pertemuan ini, Yudi berharap optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosialisasi ketenagakerjaan di Cilacap, khususnya bagi peserta non-ASN di lingkungan Pemkab Cilacap, di samping juga untuk membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah.

Monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah daerah se-Cilacap tentang program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu peran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan keberhasilan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tergantung dari peran aktif pemerintah daerah.

Monitoring dan evaluasi ini diharapkan bisa mendorong terhadap peningkatan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). ***